"Solar Mahal Nelayan Mati" Ribuan Nelayan Demo di Alun-Alun Pati Tuntut Harga BBM Khusus

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Suara knalpot sepeda motor menderu-deru di kawasan Alun-Alun Pati, Senin pagi (4/5/2026).

Truk berpengeras suara ukuran besar juga memutar musik menggelegar.

Suara-suara itu mengiringi kedatangan ribuan nelayan yang hendak berunjuk rasa memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.

Ribuan nelayan dari berbagai paguyuban itu mendesak pemerintah untuk segera menetapkan regulasi harga BBM industri khusus bagi kapal perikanan tangkap di atas 30 Gross Ton (GT).

"Kapal Kami Bukan Tesla! Solar Mahal Nelayan Mati!" Begitu bunyi salah satu spanduk besar yang dipasang nelayan di Alun-Alun Pati.

Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono, dalam orasinya menyampaikan bahwa kondisi harga BBM industri saat ini telah mencekik operasional nelayan. 

Ia menegaskan bahwa nelayan memiliki peran vital dalam program ketahanan pangan nasional, namun kenaikan biaya bahan bakar membuat banyak kapal tidak lagi sanggup melaut.

Baca juga: Ponpes Ndholo Kusumo Pati Tutup Penerimaan Santri Baru, DPRD Desak Polisi Tahan Kiai Cabul

Menurutnya, harga solar industri yang menyentuh Rp26 ribu hingga Rp30 ribu per liter membuat mayoritas kapal nelayan di Pati tak bisa berangkat melaut.

"Kami menuntut pemerintah menetapkan harga BBM khusus di kisaran Rp10.000 hingga Rp13.600 per liter atau maksimal dua kali lipat dari harga solar subsidi saat ini demi menjamin keberlanjutan sektor perikanan," ucap Eko Budiyono.

Dia menegaskan, jika tuntutan ini tak dipenuhi, nelayan akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di Jakarta.

Menanggapi tuntutan tersebut, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan dukungannya secara terbuka di hadapan massa. 

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah proaktif dengan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Senin (27/4/2026) lalu.

"Kami menyadari harga BBM saat ini sangat memberatkan nelayan. Tanpa diminta pun, saya sudah menghadap ke KKP agar nelayan Pati mendapatkan harga subsidi yang layak supaya bisa kembali melaut," ujar Chandra dalam orasinya.

Dia menyadari bahwa permasalahan ini bukan hanya menimpa pengusaha kapal, melainkan berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan Anak Buah Kapal (ABK). 

Hal ini dikarenakan sistem kerja nelayan di wilayah Pati menggunakan metode bagi hasil, bukan gaji tetap.