Tanggapi Demo Mahasiswa, Qodari Pastikan MBG Jalan Terus 

TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS – Ribuan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam gerakan Banyumas Raya Marah berdemo di depan kantor bupati, Sabtu (13/6/2026).

Demo tersebut diwarnai aksi saling dorong dan bakar ban.  

Massa menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Massa yang tiba di kawasan Alun-alun Purwokerto sekitar pukul 15.46 membawa berbagai spanduk bernada kritik terhadap pemerintah. 

Para pendemo juga menyerukan penolakan terhadap rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di Banyumas. 

Mereka merangsek masuk dan meminta ruang dialog dengan anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Yoga Dwi Yuwono mengatakan, kondisi masyarakat saat ini semakin tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, berbagai persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah. 

"Rakyat hari ini sangat sengsara.  Bahan pokok naik, apalagi BBM hari ini naik," kata Yoga saat berorasi.

Dia menyatakan, masyarakat Banyumas tidak boleh bersikap pasif terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah.

"Apabila hari ini di Banyumas diam, maka kita akan seperti Papua-Papua lainnya.  Maka dari itu kawan-kawan Banyumas Raya menolak diam atas rezim yang sangat fasis," ujarnya. 

Yoga juga menyoroti masih adanya wilayah di Banyumas yang menurutnya belum mendapatkan akses pembangunan secara merata.

"Di Banyumas masih banyak yang terisolir," katanya.

Dalam aksi tersebut, massa membawa lima tuntutan utama yang menjadi sikap politik gerakan Banyumas Raya Marah.

Tuntutan pertama yakni menghentikan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada pelayanan publik serta menghentikan berbagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedua, massa mendesak pemerintah menstabilkan sekaligus menurunkan harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang dianggap semakin membebani masyarakat.

Ketiga, mereka meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek Koperasi Desa Merah Putih yang menurut mereka perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Keempat, massa menyatakan penolakan terhadap praktik militerisme dan mendesak penegakan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelima, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, akhirnya menemui para pendemo, yang berhasil masuk dan menduduki Pendapa Si Panji seusai terjadi aksi saling dorong dengan aparat keamanan.

Massa aksi Banyumas Raya Marah mendesak agar tuntutan mereka segera diteruskan ke pemerintah pusat, melalui Bupati Banyumas. 

Sadewo memilih tidak menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa, tetapi dia berjanji akan menyiapkan surat resmi yang akan diteruskan ke tingkat nasional.

"Kami sudah mengaspirasikan, kami akan bawa aspirasi tersebut. Kami akan bawa ke Jakarta," kata Sadewo di hadapan massa mahasiswa.

Gejayan Memanggil

Aksi serupa juga berlangsung di Yogyakarta. Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil berdemo di Simpang Tiga Jalan Affandi (Pertigaan Gejayan), Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Sabtu.

Massa yang mengenakan pakaian serbahitam, menuntut pengunduran diri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta membawa 10 tuntutan utama yang menyoroti berbagai krisis multidimensi di Indonesia.

Marsinah, perwakilan dari Aliansi Rakyat Memanggil, menegaskan bahwa turunnya massa ke jalan didasari oleh ketidakmampuan pemerintah saat ini dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Ia menyoroti sejumlah program unggulan pemerintah yang dinilai justru berpotensi menjadi celah korupsi berskala besar.

"Hari ini kita turun aksi untuk menuntut hal yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia yaitu turunkan Prabowo Gibran karena dilihat tidak punya kemampuan untuk mempertahankan apalagi memperbaiki ya situasi kehidupan rakyat Indonesia,” kata Marsinah. 

“Solusinya yang paling dekat adalah untuk menghentikan MBG, kemudian menghentikan Koperasi Desa Merah Putih," sambungnya.

Lebih lanjut, Marsinah memaparkan bagaimana program-program tersebut membebani masyarakat di tingkat bawah, termasuk menekan profesi guru honorer yang diberi tugas tambahan, hingga matinya daya beli masyarakat di pasar tradisional. 

Tanggapan Istana

Sementara itu, pihak Istana merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi di pelbagai daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menjawab tuntutan tersebut, mulai dari efisiensi anggaran, upaya memperkuat ketahanan energi, evaluasi pelaksanaan program MBG hingga membenahi struktur ekonomi nasional. 

"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026). 

Menurut Qodari, pemerintah memangkas berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial sehingga mampu menghemat anggaran negara sekitar Rp 300 triliun.

Upaya tersebut, lanjut Qodari, juga dibarengi dengan berbagai kebijakan untuk menutup kebocoran anggaran negara.

Salah satunya melalui pembentukan Danantara yang disebut bertujuan memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara. 

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," kata Qodari. 

Sementara itu, Qodari memastikan, pemerintah tidak akan menghentikan program MBG sebagaimana dituntut mahasiswa. Menurut dia, program tersebut tetap berjalan sambil terus dievaluasi.

"Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah," paparnya. 

Dia menegaskan, berbagai kendala dalam pelaksanaan program tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikannya. Sebab, hal terpenting adalah memperbaiki tata kelolanya. 

Qodari juga menanggapi tuntutan mahasiswa terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Menurut dia, perubahan harga dipengaruhi kondisi global dan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini berupaya mewujudkan ketahanan energi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar negeri. (Permata Putra Sejati/Tribun Jogja/Kompas.com)