"Jangan Nunggu Juli Baru Jalan!", Ketua DPRD Munir Geram Proyek Terlambat Lagi

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah tahun ini.

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan komitmen dalam menjalankan program pembangunan. Munir menegaskan, pola keterlambatan semacam ini tidak boleh terulang pada tahun anggaran 2026.

Menurutnya, penyusunan anggaran seharusnya dilakukan dengan matang agar kegiatan bisa langsung berjalan sejak awal tahun.

Baca juga: Sudah 83 Persen, Proyek Tol Yogyakarta-Bawen Mulai Beroperasi Tahun Depan

Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya banyak paket kegiatan baru dimulai pertengahan hingga akhir tahun.

"Setiap kali penyusunan anggaran sudah disepakati, Januari itu kegiatan harus diumumkan. Setelah diumumkan, paling lambat April bisa mulai."

"Tapi sekarang, baru jalan bulan Juli, Agustus, bahkan ada yang belum mulai. Jangan nunggu Juli baru jalan!," tegas Munir, Jumat (17/10/2025).

Munir menambahkan, dalam sistem penganggaran, seluruh dana sudah disiapkan sejak APBD disahkan. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi perangkat daerah untuk menunda pelaksanaan kegiatan terlalu lama.

"Yang namanya menyusun anggaran itu uangnya sudah ada. Harapannya, tahun 2026 Januari sudah bisa tayang kalau perencanaannya sudah matang."

"DPRD akan melihat betul dalam pembahasan nanti, apakah RAB-nya sudah jelas, bentuk bangunannya bagaimana, semua harus detail," ujarnya.

Ketua DPRD dari Fraksi PKB itu juga mengaku jengah dengan jawaban eksekutif yang dinilainya selalu 'klise' ketika dimintai penjelasan soal keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

"Selama ini kami selalu menanyakan, tapi jawabannya itu-itu saja. Katanya regulasi berubah, atau alasan lain yang tidak substansial. Padahal kalau membuat anggaran itu sudah detail, sudah ada RKA-nya."

"Begitu APBD diketok, kegiatan mestinya langsung bisa jalan. Di kabupaten lain bisa, kenapa di sini tidak?," imbuhnya.

Munir menilai, keterlambatan pelaksanaan proyek berdampak langsung terhadap kualitas hasil pekerjaan dan efektivitas pengawasan.

Proyek yang dikebut menjelang akhir tahun, kata dia, berpotensi menurunkan mutu karena pengerjaan dilakukan terburu-buru.

"Kalau dikerjakan mepet akhir tahun, ya pasti sambil lari. Kualitasnya turun, pengawasannya susah. Ketika pekerjaan belum selesai tapi sudah harus dibayar, itu juga masalah."