Pemkab Pekalongan Pastikan Program UHC Tetap Berjalan di 2026

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tidak menyurutkan komitmen Pemkab Pekalongan dalam menjamin layanan kesehatan masyarakat.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkab memastikan program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan pada 2026 sebagai bentuk perlindungan hak dasar warga di bidang kesehatan.

Sekda Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar menyampaikan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran minimal sebesar Rp74 miliar guna menjaga keberlangsungan program UHC.

Menurutnya, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas meskipun kondisi keuangan daerah mengalami penyesuaian akibat turunnya TKD.

Baca juga: TPS-3R Padukuhan Kraton Pekalongan Diresmikan, Aaf Tekankan Kolaborasi Warga Tangani Sampah

• Musa di Semarang Sulap Sampah Organik Jadi Pakan Ternak: Kembangkan Larva Lalat Tentara Hitam

"Walaupun kondisi keuangan daerah terkoreksi karena penurunan TKD, kami memastikan program UHC tetap berjalan."

"Ini merupakan prioritas Bupati dan menjadi komitmen pemerintah daerah," ujar Yulian Akbar, Minggu (4/1/2026).

Dia menjelaskan, dinamika kebijakan BPJS Kesehatan yang terus berkembang menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan skema pembiayaan.

Saat ini, Pemkab Pekalongan dihadapkan pada pilihan teknis antara menerapkan UHC Prioritas atau UHC Cut-Off.

Jika memilih skema UHC Prioritas dengan tingkat aktivasi peserta mencapai 80 persen, kebutuhan anggaran diperkirakan meningkat hingga sekira Rp109 miliar.

Artinya, pemerintah daerah harus menambah anggaran sekira Rp35 miliar dari alokasi minimal yang telah disiapkan.

"Angka tersebut tentu cukup besar bagi APBD Kabupaten Pekalongan, terlebih pemerintah juga harus membiayai sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan, serta berbagai program prioritas lainnya," jelasnya.

Menurut Yulian, keterbatasan anggaran ini juga dialami oleh sejumlah daerah lain.

Baca juga: Doa Bersama Akhir Tahun di Kabupaten Pekalongan, Bupati Fadia: Semoga Cobaan Berganti Kenikmatan

• Kerja Rangkap di Balik Meja Birokrasi, Plt OPD Batang Menanti Kepastian Pejabat Definitif

Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan terus melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah sekitar seperti Batang dan Pemalang guna merumuskan langkah yang paling tepat.

Meski terdapat opsi penyesuaian kepesertaan melalui mekanisme cut-off, Yulian menegaskan, tidak akan ada masyarakat yang secara tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan.

"Tidak ada warga yang langsung tidak terlayani."