Wabup Sukirman Kawal Program MBG di Pekalongan, Pengawasan Dapur dan Distribusi Diperkuat

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Wakil Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.

Penegasan tersebut disampaikan seusai mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemantauan serta Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Ruang Buketan Kota Pekalongan, Rabu (11/2/2026).

Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha itu dihadiri kepala daerah dari Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Pemalang, dan Batang.

Baca juga: Pekalongan Balloon Festival 2026 Siap Digelar Kembali, Tradisi Terjaga dan Penerbangan Lebih Aman

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan serta sistem distribusi MBG agar berjalan sesuai standar.

Sukirman mengatakan, program MBG merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM sejak usia dini.

Menurutnya, manfaat program ini sangat besar bagi tumbuh-kembang anak sekaligus masa depan bangsa.

"Melalui pemaparan dalam rapat, kami semakin yakin bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini manfaatnya luar biasa, khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," ujarnya.

Dia menjelaskan, pengawasan menjadi aspek krusial karena berkaitan langsung dengan kesehatan, sanitasi, dan higienitas makanan yang disalurkan.

Pemerintah daerah diminta memahami dengan jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pihak, terutama dalam melakukan kontrol terhadap dapur MBG.

Selain fokus pada kualitas makanan, Sukirman menekankan agar pelaksanaan program turut memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Pelibatan pelaku usaha kecil, dan menengah dalam penyediaan bahan baku dinilai penting untuk mendorong perputaran ekonomi lokal."

"Harus melibatkan UKM, UMKM, dan pedagang kecil. Kepala daerah juga diminta mengawasi pola rekrutmen penyedia bahan baku. Tidak boleh terjadi monopoli," tegasnya.

Baca juga: Pemkab Pekalongan Serius Tangani Sampah, 20 Motor Pengangkut Dibagikan

Dalam rapat tersebut juga ditekankan, pentingnya pembaruan data jumlah peserta didik yang disesuaikan dengan kapasitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Langkah ini bertujuan memastikan distribusi makanan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Tak hanya menyasar anak sekolah, Program MBG juga diarahkan mendukung percepatan penurunan angka stunting.

Posyandu, PKK, dan Dasawisma dilibatkan dalam pendataan ibu hamil agar mendapatkan akses layanan makan bergizi gratis.

"Pencegahan stunting dimulai sejak pra-kehamilan, masa kehamilan, hingga kelahiran. Ini menjadi perhatian serius dalam program ini," tambahnya.

Khusus di Kabupaten Pekalongan, Sukirman mengakui masih terdapat sejumlah dapur MBG yang belum berjalan sesuai standar operasional.

Atas arahan Bupati Pekalongan, dirinya yang ditunjuk sebagai Kepala Satuan Tugas MBG akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan audit.

"Kami akan segera melakukan pembaruan data, sekaligus audit terhadap dapur-dapur MBG yang bermasalah agar pelaksanaan program ini benar-benar sesuai ketentuan," pungkasnya. (*)