Sinergi Intelektual Kuncinya, Sukirman Dorong Pembangunan Berbasis Data di Pekalongan

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Plt Bupati Pekalongan, Sukirman mengajak kalangan intelektual untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berbasis kajian ilmiah.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam halaqah kebangsaan dan halal bihalal yang digelar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Pekalongan di Wonopringgo, Minggu (26/4/2026).

Sukirman menegaskan, pembangunan tidak boleh dilakukan tanpa dasar data yang jelas.

Dia menolak pendekatan pembangunan yang hanya mengandalkan asumsi atau meniru program lama tanpa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Baca juga: Gowes Jadi Strategi, Pemkab Pekalongan Kampanyekan Hemat BBM

• Mutasi Besar di Polres Pekalongan, Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Lantas, dan Kasat Reskrim Diganti

"Pembangunan harus berbasis data dan kajian ilmiah agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan."

"Tidak bisa lagi membangun hanya dengan imajinasi atau sekadar menyalin program terdahulu," tegasnya, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, perubahan dinamika masyarakat menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi.

Oleh karena itu, peran kalangan intelektual khususnya yang tergabung dalam ISNU, dinilai strategis sebagai mitra kritis sekaligus pemberi masukan konstruktif bagi pemerintah.

Sukirman juga mengapresiasi keterlibatan ISNU dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dia berharap, berbagai rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan dapat ditindaklanjuti secara konkret.

"Keterlibatan ISNU sangat positif. Tinggal bagaimana bersama-sama menindaklanjuti hasil pemikiran tersebut untuk kemajuan daerah," ujarnya.

Di sisi lain, dia mengakui masih adanya pekerjaan rumah dalam tata kelola birokrasi seperti rendahnya inovasi serta kecenderungan mengulang program lama.

Dia menegaskan, komitmennya untuk membangun kembali kepercayaan publik dan mendorong birokrasi agar lebih responsif dan adaptif.

"Salah satu tantangan terbesar adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat mental birokrasi agar mampu bekerja lebih cepat dan efektif," katanya.

Selain persoalan birokrasi, Sukirman juga menyoroti masalah infrastruktur yang masih menjadi keluhan masyarakat, seperti jalan rusak dan banjir rob.

Baca juga: Bukan Sekadar Cangkul! Petani Milenial Pekalongan Manfaatkan Drone hingga YouTube untuk Bertani

• RSUD Kraton Boyongan Akhir Desember 2026, Pindah ke Wiradesa Pekalongan

Pemerintah daerah, lanjutnya, telah menyiapkan langkah-langkah penanganan secara bertahap melalui penyesuaian anggaran.

"Berbagai masukan dari masyarakat, baik melalui forum resmi maupun media sosial, menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah," tambahnya.

Dia menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat, dalam merumuskan kebijakan berbasis riset melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah.

Sementara itu, Dosen Pascasarjana UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus mantan Bupati Pekalongan, Siti Qomariyah menekankan pentingnya sinergi antara ulama, umara, dan kalangan intelektual dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

"Pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek kesejahteraan dan nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

Senada, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pekalongan, Muslih Khudlori menegaskan bahwa konsep 'Kota Santri" harus diwujudkan melalui pembangunan yang komprehensif.

Dia menilai, peran ulama dan organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan.

"Pembangunan tidak bisa dilepaskan dari peran ulama dan ormas. Kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan berjalan optimal," katanya. (*)