Kekurangan Guru di Kabupaten Pekalongan Capai 1.730 Orang

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Dunia pendidikan di Kabupaten Pekalongan tengah menghadapi persoalan serius.

Kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.730 orang, jauh dari kebutuhan ideal, sehingga berpotensi mengganggu kualitas proses belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan.

Kondisi tersebut merupakan, akumulasi dari tingginya angka pensiun guru yang tidak diimbangi dengan rekrutmen tenaga pendidik baru dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Demi Biaya Sekolah Anak, 2 Penjaga Kebun Nekat Bunuh Guru Pesantren

Bahkan, dalam waktu dekat jumlah guru yang memasuki masa pensiun diperkirakan terus bertambah.

Ketua Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kabupaten Pekalongan, Mustajirin, mengungkapkan bahwa saat ini daerah yang dikenal sebagai Kota Santri itu berada di ambang krisis guru.

Ia menyebut, pada tahun ini lebih dari 250 guru akan pensiun, sedangkan pada 2027 jumlahnya diprediksi meningkat hingga sekitar 400 orang.

"Jika tidak segera ada langkah konkret, satu hingga dua tahun ke depan kondisi ini bisa semakin parah dan berdampak langsung pada keberlangsungan pendidikan," ujarnya, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama DPRD perlu segera melakukan percepatan pemenuhan formasi guru, baik melalui jalur CPNS, maupun kebijakan alternatif lainnya.

Ia juga mendorong, adanya solusi jangka pendek, seperti membuka ruang perekrutan tenaga honorer untuk menutup kekosongan sementara.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Kholid, membenarkan adanya kekurangan tenaga pendidik tersebut.

Berdasarkan data terbaru, jumlah guru yang tersedia saat ini sebanyak 5.041 orang, sedangkan kebutuhan ideal mencapai 6.771 orang.

"Artinya, masih terdapat kekurangan sebanyak 1.730 guru," jelasnya.

Ia merinci, kekurangan terbesar terjadi pada guru kelas jenjang Sekolah Dasar (SD) yang mencapai sekitar 560 orang.

Selain itu, kebutuhan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) juga cukup tinggi, yakni sekitar 220 orang.

"Kekurangan juga terjadi pada sejumlah mata pelajaran lain seperti Bahasa Jawa, Pendidikan Agama Islam, Bahasa Indonesia, Bimbingan Konseling, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), hingga Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)," imbuhnya.