ASN di 3 OPD Pemkab Kendal Belum Terima Gaji, Ini Alasannya

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pegawai ASN di 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kendal hingga kini belum menerima gaji periode bulan Maret. Padahal gaji ASN itu biasanya diterima setiap awal bulan.

3 OPD itu merupakan Dinas Kesehatan yang berubah menjadi Dinas Kesehatan Daerah, Baperlitbang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). 

Alasannya terdapat perubahan nomenklatur pada dinas tersebut yang membuat pemberian gaji mengalami keterlambatan. 

Sehingga perlu adanya penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

"Iya terlambat karena kan ada pergeseran nomenklatur pada dinas-dinas itu," kata Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, Selasa (10/3/2026).

Bupati berjanji, pemberian gaji kepada ASN di ketiga OPD tersebut mulai bisa diberikan selambatnya pada Rabu (11/3/2026).

Baca juga: Waduh 2.440 Km Jalan Provinsi Jateng Setengahnya Tak Dilengkapi Penerangan Jalan

Dikatakannya, bupati yang akrab disapa Tika itu juga telah memberikan persetujuan.

Saat ini dokumen administrasi itu telah diberikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPAKD).

"Untuk administrasi sudah selesai, jumat kemarin sudah saya tanda tangani.

Insyaallah besok Rabu sudah masuk," paparnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari mengatakan perubahan itu membuat pemerintah daerah harus melakukan harmonisasi Peraturan Bupati (Perbup), tentang Perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Selain itu ada proses yang harus dilakukan melalui tahapan-tahapan di Wilayah Kementerian Hukum.

Akan tetapi, Agus meminta para ASN di ketiga OPD tak perlu khawatir, sebab berkas administrasinya telah ditandatangani bupati.

"Perbup-nya sudah ditandatangani Bupati pada Jumat, 6 Maret kemarin," ungkapnya.

Agus menambahkan, selain ketiga OPD tersebut juga masih ada kecamatan yang komponen gajinya masih kurang, sehingga tidak bisa langsung dicairkan.

"Termasuk tunjangan kesehatan di jabatan fungsional itu ada yang kurang, terus kemudian pajak PPh-nya harus dilengkapi," tuturnya.

Agus pun meminta kepada OPD tersebut melakukan pengajuan agar bisa gaji bisa langsung diberikan.

"Dengan catatan OPD harus cepat mengajukan, jadi tidak otomatis.

Kalau otomatis tidak bisa. Kalau pengajuan cepat langsung bisa,"

"Dan saat ini di BPKAD sedang tahap penatausahaan dan sudah ditandatangani." paparnya.

Disinggung mengenai THR, Agus menyebut pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum pencairan. 

"Kita masih menunggu dulu PP-nya, tapi persiapannya sudah kami siapkan,” tandasnya. (ags)