Hadapi Desk Evaluasi ZI, Kemenkum Jateng Fokus pada Dampak Nyata Pelayanan Publik

Beberapa inovasi unggulan yang dipaparkan antara lain SIPRADA (Sistem Pra Harmonisasi Raperda dan Raperkada) yang mempercepat proses harmonisasi regulasi daerah, serta SILARAS yang mendukung digitalisasi pelaporan notaris secara terintegrasi.

Inovasi-inovasi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Selain itu, penguatan kualitas pelayanan juga didukung oleh peran aktif agen perubahan serta pengembangan berbagai layanan berbasis digital yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Menanggapi paparan tersebut, Tim Penilai Internal (TPI) bersama Inspektur Wilayah memberikan sejumlah pertanyaan dan masukan.

Mereka menegaskan bahwa desk evaluasi bukanlah forum untuk menghakimi, melainkan untuk memperkaya dan menyempurnakan kesiapan satuan kerja sebelum diajukan ke tahap penilaian nasional.

“Untuk WBBM, titik berat penilaian ada pada inovasi dan dampaknya kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penajaman pada dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta pemahaman substantif terhadap indikator yang dinilai,” ungkap tim penilai.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah semakin siap dalam menghadapi penilaian lanjutan dan mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berintegritas. (*)