Batang Jadi Lokasi Program Utama Perhutanan Sosial Inklusif, 5 Desa Tunjukkan Praktik Wanatani 

TRIBUNJATENG.COM,YOGYAKARTA - Kabupaten Batang  mencuri perhatian nasional dalam penguatan perhutanan sosial yang inklusif dan responsif gender dalam Workshop Penajaman Tema Strategis Wanatani yang digelar di Yogyakarta, Kamis (25/9/2025).

Batang disebut sebagai salah satu lokasi utama pengembangan program perhutanan sosial berbasis pemberdayaan perempuan.

Baca juga: 143 Purna Tugas ASN Pemkab Batang Terima Tali Asih: Wujud Apresiasi dan Penghormatan

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama Ford Foundation dan PUPUK Surabaya ini bertujuan memperkuat peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui pendekatan wanatani (agroforestry). 

Strategi ini dinilai mampu meningkatkan akses perempuan terhadap lahan serta mendorong kewirausahaan sosial yang berkelanjutan.

Sekretaris Baperida Kabupaten Batang, Bagus Pambudi menekankan, pentingnya indikator pembangunan. 

“Perhutanan sosial harus dimasukkan dalam Indikator Utama Pembangunan karena bersifat mandatory, memiliki target jelas, dan akan dievaluasi tahunan,” tuturnya dalam keterangan rilis, Jumat (26/9/2025).

Kabupaten Batang, disebut sebagai salah satu lokasi program utama dalam pengembangan perhutanan sosial inklusif.

Saat ini terdapat lima Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) aktif yang menjadi contoh praktik baik pengelolaan wanatani berbasis pemberdayaan perempuan.

“Kelima KUPS tersebut terdiri dari Desa Pesantren, Sodong, Bismo, Tombo dan Silurah. Kelima desa ini menjadi model awal dalam penguatan kapasitas kelompok perempuan dalam meningkatkan nilai tambah komoditas hutan dan pertanian melalui pendekatan wanatani berkelanjutan,” jelasnya.

Deputi Manajemen Pengetahuan PUPUK Surabaya, Feri Zulkifli, menyebut kegiatan ini sebagai langkah strategis mendorong kolaborasi lintas sektor. 

“Perempuan harus menjadi pelaku utama dalam rantai nilai kehutanan sosial yang berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kasubdit Kehutanan Kemendagri Dyah Sih Irawati menekankan pentingnya integrasi perspektif gender dalam dokumen perencanaan daerah.

Baca juga: Mageri Segoro, Senangnya Anak-anak SD Ikut Tanam Mangrove di Pantai Roban Barat Batang

“Tujuannya agar penganggaran responsif gender dapat mendorong replikasi praktik kelompok perempuan,” jelasnya.

Kabid Kehutanan Sosial KLHK, Yussi Nadia, turut menyoroti pentingnya perhatian terhadap hutan adat. 

"Banyak hal yang bisa dimasukkan ke dalam RKPS, termasuk hutan adat yang perlu diperhatikan produktivitasnya melalui pendekatan yang terencana dan partisipatif,” pungkasnya.(din)