Bupati Batang Lantik Pejabat Baru, Dorong Reformasi Birokrasi dan Target Kerja Terukur

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang melaksanakan pelantikan enam pejabat administrator di Aula Kantor Bupati, Rabu (1/10/2025).

Pejabat yang dilantik antara lain Ahmad Fathoni sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dwi Marendra sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil, serta Sudarno sebagai Sekretaris Dispermades.

Baca juga: Peringati Kesaktian Pancasila, Bupati Batang Ajak Pemuda Jadikan Pancasila Sebagai Pedoman Hidup

Tiga nama lainnya adalah Nona Yulistiani Suyono sebagai Kabid Infrastruktur Pengembangan Wilayah Baperinda, Muh Luthfi sebagai Kabid Pengairan DPUPR, dan Cahyo Wiyato sebagai Kabid Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Diskominfo Batang.

Bupati Faiz menyampaikan, pelantikan sempat tertunda karena menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya untuk jabatan di Dukcapil.

“Penyegaran jabatan penting dilakukan, terutama bagi yang sudah lama menduduki posisi tertentu. Tujuannya agar muncul semangat baru dan ruang pengabdian yang lebih luas,” ujar Faiz.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan kerja yang terukur. 

Setiap OPD diminta menyusun lima agenda prioritas yang relevan dan dapat diwujudkan dalam lima tahun ke depan.

“Lima tahun bukan waktu yang panjang. Maka, buatlah prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Faiz mencontohkan pengembangan kawasan penyangga industri di Gringsing dan Banyuputih sebagai salah satu agenda strategis.

Menurutnya, kegiatan seperti pembangunan alun-alun, pasar, akses jalan, dan penerangan jalan umum bisa dirancang dengan target tahunan yang jelas.

“Dengan perencanaan seperti itu, kerja kita lebih terarah dan mudah dievaluasi,” ucapnya.

Ia juga meminta OPD menetapkan target makro berupa dampak sosial-ekonomi. 

Baca juga: Operasi Gabungan di Batang Temukan Ribuan Rokok Tanpa Cukai, Ini Daftar Merek yang Disita

Salah satunya, peningkatan perputaran ekonomi di kawasan industri dari Rp300 miliar menjadi Rp600 miliar per tahun pada 2029.

Metode kerja berbasis output dan outcome ini, lanjut Faiz, perlu diterapkan di seluruh OPD, termasuk Dinas Kesehatan, Pendidikan, Dukcapil, dan Satpol PP.

“Setiap OPD perlu memiliki tujuan strategis lima tahun, indikator capaian, dan milestone tahunan,” pungkasnya.(din)