Warga Serbu Layanan Rp0,0 Kilometer Disdukcapil Batang Saat Sambang Desa

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Ratusan warga Kecamatan Blado antusias memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang digelar Disdukcapil Kabupaten Batang melalui program Sambang Desa di MI Cokro, Jumat (14/11/2025).  

Program jemput bola ini mengusung tagline “Rp0,0 Kilometer”, yang menegaskan bahwa seluruh layanan diberikan gratis sekaligus mendekatkan pelayanan ke masyarakat.  

“Semua administrasi kependudukan itu tanpa biaya. 0 kilometer artinya kami hadir langsung di tengah warga,” ujar Kabid Pengelolaan Informasi Adminduk Disdukcapil Kabupaten Batang, Dwi Marendra.  

Baca juga: Sambang Desa, Bupati Batang M Faiz: Tanah Subur Blado Harus Jadi Lumbung Tani dan Peternakan Sapi  

Dalam kegiatan tersebut, Disdukcapil membuka layanan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), perbaikan data, hingga perekaman dan pencetakan KTP elektronik.

Warga juga bisa mencetak ulang KTP rusak atau tidak terbaca.  

Tak hanya itu, Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak di bawah 17 tahun juga dapat diproses langsung di lokasi.

Antusiasme warga disebut meningkat pesat, terutama dari kalangan pelajar MI dan MTs Cokro serta sekolah lain di sekitarnya.  

“Alhamdulillah, jumlah pemohon mencapai ratusan dalam sehari. Ini menunjukkan kebutuhan dokumen kependudukan sangat tinggi,” tambah Dwi.  

Baca juga: HUT Ke-54 Korpri, Wabup Batang Suyono: ASN Sehat dan Berintegritas Jadi Teladan Generasi Muda

Kepala Disdukcapil Kabupaten Batang, Yarsono menuturkan, hingga November 2025, kepemilikan KIA di Kabupaten Batang sudah mencapai 61,5 persen. 

Angka tersebut mendekati target pemerintah pusat sebesar 62 persen.  

Dia menyebut, stan Disdukcapil menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi dalam Sambang Desa.

Jumlah warga yang dilayani berkisar antara 200 hingga 500 orang per hari, tergantung lokasi kegiatan.  

“Kalau dekat sekolah seperti di MI Cokro, bisa tembus 500 pemohon dalam satu hari,” ungkapnya.  

Menurut Yarsono, dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta merupakan syarat dasar agar masyarakat bisa mengakses berbagai layanan pemerintah.

Karena itu, program jemput bola dinilai penting untuk mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan.  

“Dengan cara ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan dokumen resmi sekaligus mempercepat akselerasi kepemilikan identitas,” pungkasnya. (*)