Abrasi Capai 4 Meter, Pemkab Batang Perkuat Penataan Ruang Laut

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Ancaman abrasi yang terus menggerus daratan pesisir Batang hingga 4 meter per tahun mendorong Pemerintah Kabupaten Batang memperkuat penataan ruang laut.

Dukungan penuh diberikan terhadap langkah Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang menggelar sosialisasi di Pantai Payung Sewu, Jumat (5/12/2025).

Baca juga: Bupati Jepara Dorong Penanganan Abrasi Jadi Prioritas Daerah dan Pusat

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, abrasi di kawasan Batang Kota sudah sangat mengkhawatirkan. 

“Setiap tahun daratan kita berkurang. Karena itu kegiatan ini penting, apalagi Batang sedang tumbuh sebagai kawasan industrialisasi,” ujarnya.  

Faiz menyebut industrialisasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Kuartal II 2025, ekonomi Batang tumbuh 7,49 persen dan diprediksi menembus 8 persen di akhir tahun. Namun, pesatnya perkembangan industri membuat ruang pantai semakin padat.  

“Di satu sisi ini berkah, tapi di sisi lain muncul tantangan baru. Ada KEK, PLTU, pariwisata pantai, kampung nelayan, hingga pelabuhan. Tata ruang pantai makin kompleks,” jelasnya.  

Bupati juga menyoroti penurunan drastis tutupan mangrove.

Pemkab bersama PLTU Batang menyiapkan penanaman 50.000 bibit mangrove untuk menahan abrasi sekaligus menjaga ekosistem laut. 

Selain itu, PLTU Batang telah menempatkan rumpon berbahan FABA (Fly Ash Bottom Ash) di laut sebagai habitat baru perikanan.  

Namun, jumlah nelayan yang sempat mencapai 14.000 orang kini menghadapi penurunan hasil tangkapan.

Dari 3.000 ton pada 2020, produksi ikan turun menjadi 1.700 ton di 2025.

"Ini bukan hanya soal tata ruang, ada faktor overfishing dan kebijakan zonasi,” ujar Faiz.  

Ia menekankan perlunya kebijakan afirmatif bagi nelayan agar keberlanjutan sumber daya laut tetap terjaga.

Pemkab juga mengusulkan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Batang.

Lahan 70 hektare telah disiapkan untuk pusat perikanan yang diharapkan memperkuat ekonomi maritim lokal.  

Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut, Amehr Hakim, menambahkan pihaknya tengah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang laut.

“Kami melakukan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, hingga evaluasi agar penataan ruang laut berjalan terstandar dan terintegrasi,” terangnya.  

Baca juga: Abrasi Kian Parah, Puluhan Hektar Lahan di Bondo Hilang, Pemkab Jepara Turun Tangan

Ia menegaskan, Kementerian juga memberikan bimbingan teknis dan supervisi bagi pemerintah daerah agar kebijakan sesuai regulasi nasional. 

Harapannya, penataan ruang laut di Batang bisa lebih sinergis di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan tekanan lingkungan.  

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkasnya.(din)