BPK Periksa Keuangan Daerah Kabupaten Kudus

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS –  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kudus. Pemeriksaan tersebut dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dalam pemeriksaan tersebut, sebelumnya Bupati Kudus Sam’ani Intakoris telah menerima tim dari BPK Perwakilan Jawa Tengah di Pendopo Kudus pada Rabu (18/2/2026).

Ketua Tim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hendro Pratomo mengatakan, bahwa pemeriksaan interim difokuskan pada beberapa aspek utama.

Baca juga: Makam Sunan Kudus Jadi Pusat Tawasul Kaum Muslim Jelang Ramadan, Ribuan Peziarah Terlihat Menyemut

Pemeriksaan ini mencakup pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, penilaian efektivitas sistem pengendalian intern, uji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Serta ada juga pemeriksaan substantif terbatas pada akun-akun berisiko seperti kas, belanja modal, dan aset,” kata Hendro.

Menurut Hendro, pemantauan tindak lanjut rekomendasi penting untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.

Selain itu, evaluasi sistem pengendalian intern dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan pendapatan, belanja, aset, serta mengidentifikasi potensi risiko signifikan dalam tata kelola keuangan.

Melalui pelaksanaan pemeriksaan ini, diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Sementara Bupati Kudus Sam’ani Intakoris memandang pemeriksaan sebagai bagian penting dari proses pembinaan dan penguatan tata kelola keuangan daerah. Oleh sebab itu pihaknya menyambut baik adanya pemeriksaan tersebut.

“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bentuk sinergi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk terbuka serta menyiapkan seluruh data dan dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan,” kata Sam’ani.

Sam’ani melanjutkan, hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, sekaligus sebagai langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).