Pemkab Kudus Komitmen Selaraskan Prioritas Pembangunan dengan Provinsi dan Pusat

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus komitmen untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan provinsi dan pusat.

Dengan begitu, perlu adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah yang tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Untuk memastikan program pusat, provinsi, dan daerah bisa selaras, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris hadir dalam Musrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa (28/4/2026).

"Kami Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan provinsi dan nasional.

Baca juga: 66 Kelompok Seni di Wonosobo Kantongi Legalitas, Pemkab Bidik Penguatan Ekonomi Kreatif

Baca juga: Sapi PO Kebumen Diusulkan Untuk Pengadaan Hewan Kurban Dari Presiden

Fokus pembangunan tahun 2027 diarahkan pada penguatan ekonomi, infrastruktur, serta pembangunan berkelanjutan, termasuk sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah, dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara partisipatif dan inklusif," kata Sam'ani.

Sam’ani Intakoris menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

“Melalui Musrenbang ini, kami berkomitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan pusat, agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Sam'ani.

Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus mampu menjawab tantangan ke depan dengan tetap menjaga kesinambungan program. Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan yang adaptif.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan yang adaptif, selaras dengan prioritas nasional, serta mampu memperkuat daya saing daerah melalui penguatan sektor-sektor strategis,” kata Bima.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menambahkan bahwa Musrenbang menjadi forum penting dalam merumuskan arah pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

Untuk itu sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

Yasin berharap penyusunan RKPD Tahun 2027 dapat berjalan optimal, terarah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif menuju pembangunan yang lebih maju dan sejahtera. (Goz)