LDII Dorong Transformasi Layanan Haji dan Umrah: 10 Poin Rekomendasi untuk Gus Irfan & Dahnil

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyampaikan sepuluh rekomendasi penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

Rekomendasi ini disampaikan menyusul transformasi Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, yang kini dipimpin duet Gus Irfan dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa perubahan nomenklatur ini bukan sekadar administrasi.

 “Dengan status kementerian, pengelolaan haji akan lebih kuat, anggaran lebih pasti, serta koordinasi lintas lembaga maupun antarnegara menjadi lebih solid,” ujarnya.

10 Poin Usulan LDII untuk Layanan Haji & Umrah

Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufik Wijaya, menjabarkan sepuluh rekomendasi yang diharapkan bisa segera diimplementasikan:

Percepatan antrean haji melalui penambahan kuota dan opsi haji khusus.

Transparansi pembagian kuota reguler dan khusus untuk mencegah jual-beli kuota dan penyalahgunaan visa non-haji.

Akuntabilitas keuangan dengan laporan rinci terkait dana haji, biaya operasional, dan hasil investasi.

Prioritas bagi jamaah rentan, seperti lansia, disabilitas, dan calon haji yang sudah lama menunggu.

Digitalisasi layanan melalui aplikasi real-time yang mencakup pendaftaran, pelunasan, manasik, keluhan, hingga laporan perjalanan.

Penguatan regulasi dan sanksi untuk mencegah penipuan, penggelapan, overbooking, atau penelantaran jamaah.

Standar pelayanan minimum untuk akomodasi, transportasi, konsumsi, bimbingan ibadah, dan layanan kesehatan.

Mekanisme hukum sederhana agar jamaah mudah menuntut hak tanpa proses panjang.

Perlindungan asuransi syariah meliputi jiwa, kesehatan, dan perjalanan bagi jamaah.

Modernisasi manasik haji/umrah, termasuk pemanfaatan teknologi seperti aplikasi digital atau simulasi VR.

Harapan LDII untuk Kementerian Baru

LDII optimistis duet Gus Irfan dan Dahnil Anzar mampu membawa angin segar bagi pelayanan haji dan umrah.

Keduanya dianggap memiliki integritas, kapasitas, dan pemahaman mendalam terhadap dimensi spiritual ibadah ini.

“Transformasi layanan haji membutuhkan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Dody. Ia juga menekankan bahwa kenyamanan jamaah harus menjadi prioritas utama, mulai dari proses pendaftaran, manasik, keberangkatan, hingga kepulangan ke Tanah Air.

Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih transparan, modern, dan berorientasi pada kepuasan jamaah.

LDII menilai, inovasi digital, penyederhanaan birokrasi, serta perlindungan hukum adalah fondasi penting untuk menghadirkan pengalaman ibadah yang berkesan.

Perjalanan haji dan umrah bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan umat Islam.

Rekomendasi LDII diharapkan menjadi masukan berharga bagi pemerintah agar layanan ibadah haji di Indonesia semakin baik, aman, dan membanggakan di tingkat internasional.(*)

Baca juga: Semarang Agro Expo 2025 Digelar, Ada Pameran Produk Segar hingga Aneka Lomba

Baca juga: Dedy Yon dan Budi Arwan Kunjungi Pos Satkamling Kelurahan Randugunting dan Tegalsari Tegal

Baca juga: Persijap Jepara Vs Persis Solo di Manahan, Laskar Kalinyamat Datang tanpa Gelandang Kunci