Viral Surat Kemenag Minta Wali Murid MTsN 2 Brebes Terima Risiko Program MBG, Termasuk Keracunan

Viral Surat Kemenag Minta Wali Murid MTsN 2 Brebes Terima Risiko Program MBG, Termasuk Keracunan

TRIBUNJATENG.COM - Viral di media sosial surat edaran dengan kop Kemenag meminta wali murid  MTsN 2 Brebes terima sejumlah risiko yang bisa timbul akibat program Makan Bergizi Gratis MBG.

Surat tersebut ditujukan kepada wali murid MtsN 2 Brebes, Jawa Tengah dan kemudian viral di media sosial.

Surat tersebut diketahui beredar pada September 2025.

Baca juga: 5 Sinyal Tasya Farasya Diduga Isyarat Keretakan Rumah Tangga, Benarkah Gugat Cerai Ahmad Assegaf?

• "Butuh Waktu dan Ruang" Tasya Farasya Pamit Seusai Gugat Cerai Suami, Janjikan 1 Hal Ini

Tangkapan layar surat kemudian ramai diunggah ke platform X dan Instagram.

Banyak warganet menyoroti isi surat yang dinilai janggal.

Dalam surat itu, orang tua murid diminta menyetujui enam risiko yang bisa timbul dari program MBG.

Risiko tersebut antara lain:

1. Gangguan pencernaan, misalnya sakit perut, diare, atau mual.

2. Reaksi alergi terhadap bahan makanan tertentu yang mungkin tidak teridentifikasi sebelumnya.

3. Kontaminasi ringan terhadap makanan akibat faktor lingkungan atau distribusi.

4. Ketidakcocokan makanan dengan kondisi kesehatan pribadi anak.

5. Keracunan makanan yang disebabkan faktor di luar kendali sekolah atau panitia, seperti proses pengiriman atau kelalaian pihak ketiga.

6. Denda Rp80.000 bila tempat makan yang disediakan rusak atau hilang.

Selain mencantumkan risiko, pada bagian bawah surat terdapat dua pilihan:

1. Menerima Makan Bergizi Gratis, atau

2. Menolak Makan Bergizi Gratis.

Surat itu juga menyediakan ruang tanda tangan bermaterai Rp10.000.

Edaran ini langsung mengundang komentar publik.

Salah satu akun X menulis, "Dan ternyata gak hanya di Brebes. Di Kabupaten Tanah Datar Sumbar dan di Cirebon juga," kata @murtadhaone1.

@rab***: Kop surat kantor kementrian agama tapi konsep ny maksa kek komunis

@sot****: anak2 disuruh tanggung resiko akibat program MBG @prabowo? 

Hingga kini, pihak Kementerian Agama maupun sekolah terkait belum memberi klarifikasi resmi soal surat pernyataan tersebut.

Namun, beredarnya surat MBG yang meminta orang tua menanggung risiko kesehatan anak memicu pro dan kontra di masyarakat.

Video Program Pemerintah Diputar di Bioskop

Sebelumnya viral sebuah video pendek yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto.

Video tersebut diputar sebelum pemutaran film di sejumlah bioskop.

Isinya menampilkan program-program pemerintah yang sedang berjalan.

Potongan video itu kemudian viral di media sosial Instagram dan TikTok.

Dalam video yang beredar, Presiden Prabowo terlihat menyampaikan perkembangan beberapa program pemerintah.

Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta Sekolah Rakyat.

Video itu juga menampilkan momen ketika Presiden blusukan, menjumpai warga, hingga berinteraksi dengan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

Tampak pula cuplikan pencapaian pemerintah dalam sektor pangan.

Disebutkan total produksi beras nasional hingga Agustus 2025 mencapai 21.760.000 ton.

Selain itu, ekspor jagung perdana di tahun 2025 juga ditampilkan dengan angka 1.200 ton.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut dijelaskan dalam video itu.

Disebutkan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau sekitar 20.000.000 penerima manfaat.

Lalu, ada juga informasi mengenai 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah diluncurkan, serta pembukaan 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Potongan-potongan capaian tersebut dikemas dalam bentuk tayangan singkat berdurasi beberapa menit.

Penayangan video ini di bioskop lantas menuai reaksi beragam dari masyarakat.

Sebagian mengaku terkejut melihat adanya video Presiden sebelum film dimulai, sementara sebagian lainnya membagikan ulang potongan tayangan tersebut di media sosial.

Menanggapi hal ini, pihak Istana angkat bicara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai penayangan video Presiden di bioskop adalah hal yang wajar.

Ia menegaskan selama tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan, penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah sah-sah saja.

"Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," ujar Prasetyo, dikutip dari Kompas.com, Minggu (14/9/2025).

Hingga kini, video penayangan program pemerintah sebelum film dimulai masih ramai diperbincangkan.

Kontennya terus menyebar di berbagai platform media sosial, terutama Instagram dan TikTok.(*)

• "Demo Anarkis" Nasib Polisi Siksa Remaja Saat COD Jaket di Magelang, Dita Ibu Sedih dan Terpukul