Hendi Belum Pikirkan Kegiatan Setelah Dicopot dari Posisi Ketua LKPP

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, resmi mengakhiri masa tugasnya di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hendi, sapaan akrabnya, memimpin lembaga itu, sejak 10 Oktober 2022, semasa pemerintahan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo. 

Saat itu, Hendi yang baru 1 tahun 8 bulan menjadi Wali Kota Semarang periode 2021-2026, mengisi posisi yang kosong sebulan lebih.

Kepala LKPP sebelum Hendi, Abdullah Azwar Anas, dilantik menjadi Menteri PAN-RB.

Pelantikan Hendi sebagai ketua LKPP saat itu berbarengan dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027.

Setelah tidak lagi bertugas di Jakarta sebagai ketua LKPP, Hendi mengaku, akan kembali ke kampung halamannya, yakni Kota Semarang.

Hendi mengaku, belum mendapat tugas baru di pemerintahan. “Belum ada tugas baru di pemerintahan,” kata Hendi, Kamis (18/9/2025). 

Di sisi lain, Hendi menyatakan, belum memikirkan rencana kegiatan sepulangnya ke Ibu Kota Jawa Tengah.

Dia juga enggan berkomentar, terkait namanya yang masuk bursa calon ketua DPD PDIP Jawa Tengah menggantikan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Nama Hendi memang muncul dalam bursa calon ketua DPD PDIP Jawa Tengah bersama nama-nama lainnya.

Selain Hendi, nama kandidat ketua DPD PDIP Jateng, antara lain putri Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka, dan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Andika Perkasa.  

"Sementara belum ada kesibukan," imbuh Hendi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).

Dalam reshuffle itu, Prabowo menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.

Salah satunya Sarah Sadiqa sebagai kepala LKPP untuk menggantikan Hendi.

Sarah sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan di LKPP.

Tanpa wakil

Pencopotan Hendi menambah panjang daftar nama kader atau orang-orang yang dekat dengan PDIP dari pemerintahan Prabowo. 

Pencopotan Hendi, juga membuat PDIP sebagai partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.

Pencopotan Hendi, menyusul Budi Gunawan pada reshuffle pekan sebelumnya, semakin memperkuat dugaan bahwa Prabowo sedang "menyapu bersih" orang-orang PDIP dari lingkaran pemerintahannya.

Hendi merupakan politikus PDIP kelahiran Semarang, pada 30 Maret 1971.

Karier politiknya dimulai pada 2005, ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai berlambang kepala banteng.  

Saat ini dia merupakan ketua DPC PDIP Kota Semarang.

Dia juga ketua umum Taruna Merah Putih (TMP), salah satu organisasi sayap PDIP.

Selain Hendi, pada reshuffle terakhir, Rabu lalu, Prabowo juga mencopot Sulaiman Umar, yang pernah menjadi kader PDIP.

Adik ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot dari posisinya sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut). 

Sebelumnya, pada reshuffle kedua, Senin (8/9/2025), Prabowo sudah mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).

BG, sapaan akrab Budi Gunawan, dirumorkan dekat dengan PDIP.

Sebab, BG pernah menjadi ajudan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

Selain itu, pada reshuffle kedua, ada nama Sri Mulyani yang dicopot dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu).

Dia juga sempat disebut dekat dengan Megawati.

Namun, PDIP diketahui memang memutuskan tidak berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo.

Mereka tegas akan berperan sebagai penyeimbang pemerintah.

Sikap PDIP 

Sementara itu, PDIP tidak mempersoalkan pencopotan kadernya, Hendrar Prihadi, dari jabatan kepala LKPP.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet yang membuat posisi eks-Wali Kota Semarang itu diganti oleh Sarah Sadiqa merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. 

“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira, Kamis (18/9/2025). 

Andreas menegaskan, PDIP sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.

“Sementara PDIP sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas. 

Senada, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, berbicara mengenai kewenangan eksekutorial yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto saat merespons pencopotan kader Hendi.

Basarah menyampaikan, berhubung Prabowo merupakan Presiden, maka dia berhak menata kabinetnya sendiri. 

"PDIP itu adalah organisasi partai politik yang sangat menghormati prinsip-prinsip bernegara. Salah satu prinsip bernegara kita adalah kekuasaan eksekutif itu berada di tangan Presiden," kata Basarah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.

"Karena sekarang Presiden-nya adalah Pak Prabowo Subianto, maka beliaulah yang memiliki wewenang eksekutorial untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantunya di lembaga-lembaga negara, kementerian, dan nonkementerian," sambung dia. 

Basarah menegaskan, PDIP menghormati keputusan Prabowo yang mengganti Hendrar Prihadi dari Kepala LKPP.

Lagipula, kata dia, Hendrar Prihadi memang sudah lama menduduki posisi kepala LKPP.

"Salah satunya adalah Kepala LKPP yang sebelumnya dijabat oleh Pak Hendi, kader PDIP. Nah, oleh karena itu, kami menghormati keputusan Presiden untuk mengganti beliau, karena memang Pak Hendi juga sudah cukup lama di situ," imbuhnya. 

Perkuat Gerindra 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai, dari sejumlah nama yang dilantik Prabowo pada reshuffle kabinet jilid 3, Rabu lalu, bukan dalam rangka untuk peningkatan kinerja para menteri dalam kabinet, melainkan lebih kepada upaya untuk penguatan posisi politik Gerindra di lingkungan Istana.

"Saya sih sebetulnya dari semenjak reshuffle kabinet pertama, kedua, dan ketiga ini saya tidak melihat reshuffle ini dalam konteks untuk misalnya mencapai peningkatan kinerja begitu ya, atau mendorong prestasi yang lebih lumayan," kata Ray dalam Program 'Overview' di kanal Youtube Tribunnews.com, Rabu.

Menurut Ray, dilantiknya sosok-sosok baru di Kabinet Merah Putih hari ini, makin memperlihatkan upaya Prabowo untuk melakukan 'Dejokowisasi' atau melemahkan pengaruh Jokowi dengan mencopot orang-orang yang dinilai dekat dengan Presiden Ke-7 RI itu.

Dia menilai, Prabowo juga sedang gencar melakukan 'Gerindranisasi' atau menguatkan posisi Gerindra di Kabinet dengan memilih orang-orang Gerindra sebagai menterinya.

Menurut Ray, dengan penguatan politik Gerindra di kabinet, maka Prabowo akan meminggirkan pengaruh politik Jokowi di lingkungan Istana.

"Bobot terbesarnya itu adalah penguatan politik Gerindra dan makin meminggirkan politik Pak Jokowi di dalam lingkaran Istana," jelas Ray. (Kompas.com/Warta Kota/Tribunnews.com)