Jumlah Pegawai dari Kalangan Generasi Y Mendominasi ASN Indonesia

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -  Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah aparatur sipil negara (ASN) bakal terus bertambah, menyusul terus dilakukannya pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di sejumlah daerah.

Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Aris Windiyanto mengatakan, jumlah total ASN yang tersebar di seluruh Indonesia per 1 September tercatat mencapai 5,35 juta orang.

Dari jumlah itu, menurut dia, paling banyak berstatus sebagai PNS, yakni mencapai 3,63 juta orang, sedangkan sisanya adalah PPPK.

"68 persen itu adalah PNS, dan PPPK-nya 32 persen atau 1,72 juta orang kondisi per 1 September 2025, dan hari ini masih terus berproses pengangkatan PPPK. Kalau (pengangkatan) PNS-nya per hari ini mungkin sudah selesai," katanya, dalam acara bertajuk BKN Bersama ASN Wujudkan Asta Cita, yang dikutip dari YouTube BKN, Rabu (24/9).

Aris menuturkan, ASN paling banyak bekerja di instansi daerah, yaitu mencapai 4,12 juta orang, sedangkan ASN yang bekerja di instansi pusat sebanyak 1,23 juta orang.

Ia menyebut, jumlah pegawai yang paling banyak telah bekerja selama 0-5 tahun, dengan persentasenya hampir 50 persen, yaitu sebanyak 2,37 juta orang. Mayoritas ASN saat ini merupakan generasi Y yaitu kelahiran tahun 1977-1994. 

Sementara, jumlah terbanyak kedua adalah ASN yang sudah bekerja selama 11-15 tahun sebanyak 1,03 juta orang, sedangkan ASN yang sudah bekerja selama lebih dari 30 tahun menjadi paling sedikit yakni 57.030 orang.

Dari segi pendidikan, Aris menyatakan, ASN yang paling banyak yakni lulusan S1 atau D4 dengan persentase mencapai 63 persen atau 3,35 juta orang. Sementara, ASN yang merupakan lulusan S3 menjadi paling sedikit yaitu hanya satu persen atau 49.188 orang.

Selanjutnya, ASN yang menempati jabatan struktural tidak mencapai 10 persen, yaitu sebanyak 316.385 orang, dan 29 persen atau 1,55 juta orang menjabat sebagai pelaksana.

"Dari jabatan yang struktural hanya enam persen, karena administrator atau pengawas sudah relatif dikurangi. Tinggal JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) antara koordinator dan pengawas yang mungkin masih banyak dan di UPT-UPT," jelasnya.

Aris mengungkapkan, saat ini jumlah ASN paling banyak tercatat menempati jabatan fungsional, yakni mencapai 3,49 juta orang atau 65 persen. "Di mana yang paling banyak fungsional guru untuk PNS maupun PPPK. Lalu diikuti medis ataupun tenaga kesehatan," tuturnya.

Tentang ASN yang mencapai 5 juta orang, ia berujar, dari sisi jumlah dirasa sudah mencukupi melakukan pelayanan publik.

Namun, hal berbeda dapat terlihat ketika berbicara soal sebarannya. "Di kota-kota atau kabupaten di ibu kotanya (provinsi) mungkin cukup, tetapi di pelosoknya mungkin kurang," tuturnya.

Demi memeratakan sebaran ASN, Aris mengatakan, dibuatlah aturan pegawai harus bekerja sesuai dengan penempatan yang dipilih saat mendaftar minimal 10 tahun. "Aturan itu sudah mulai berlaku sejak 2019 lalu," ujarnya.

Kenaikan gaji