Desakan Penghentian Program MBG Menguat Buntut Maraknya Kasus Keracunan 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Sejumlah kalangan mendesakkan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai buntut kasus keracunan di sejumlah daerah di Indonesia.

Terbaru, kasus keracunan MBG menjadi perhatian belakang ini karena Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, sampai menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). 

Hingga Rabu (24/9/2025), korban keracunan massal akibat MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, mencapai angka 631 siswa.

Jumlah tersebut merupakan korban keracunan, pada Senin 22 September dan 24 September 2025.

Kasus keracunan terbaru yakni dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Pasirsaji, Desa Negladari, Cipongkor, Bandung Barat, dengan korban di antaranya dari SMK Karya Perjuangan.

"Sampai saat ini mungkin sudah sekitar 220 yang datang. Jumlahnya terus bertambah," kata Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah, Rabu pukul 13.00.

Sebelumnya, pada Senin lalu, kasus serupa juga terjadi di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipongkor, dengan total korban mencapai 411 siswa.

Dari jumlah tersebut, 47 pasien harus rawat inap, sementara 364 lainnya menjalani rawat jalan.

Selain di Cipongkor, kasus dugaan keracunan juga terjadi di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Rabu kemarin.

Satu per satu siswa tumbang seusai menyantap menu program MBG.

Sebagian siswa lemas, muntah, pusing, bahkan ada yang kejang-kejang hingga tak sadarkan diri. 

“Korban sementara ada 65 orang. Mereka merupakan siswa SMKN 1 Cihampelas. Sekarang sedang proses penanganan,” kata Kepala Puskesmas Cihampelas, Edah Jubaidah, Rabu.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab progam MBG, total ada 4.711 kasus yang terbagi dalam ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan data yang jauh lebih besar, yakni mencapai 6.452 kasus, hingga Minggu (14/9/2025).

Artinya, data keracunan di Bandung Barat belum dihitung.

Moratorium MBG

Desakan agar program MBG dihentikan sementara datang dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat sipil, dan peneliti.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, peneliti dari Monash University, Grace Wangge menilai, pemerintah perlu segera melakukan moratorium program MBG.

Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis. 

“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan. Masa kita mau tunda sampai kapan lagi?” kata Grace, pada Senin (22/9/2025). 

Setelah dihentikan sementara, dia mengatakan, harus dilakukan evaluasi total sehingga terjadi perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.

"Karena ada kasus keracunan, membuat kepercayaan masyarakat lama-lama menurun dan mengikis. Kami menuntut ada evaluasi menyeluruh dari program ini karena tingginya kasus keracunan makanan, lemahnya mekanisme evaluasi, serta akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG.

“Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto. 

Ari mengatakan, keselamatan anak-anak harus diutamakan dibanding ambisi politik maupun target program yang telah ditetapkan.

“Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” ujar Ari, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR. 

Menurut Ari, kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sistemik.

Sebab, menyangkut tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program. “Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN, karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah,” kata Ari. 

Senada, desakan menghentikan sementara program MBG juga disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) guna dievaluasi menyeluruh karena banyaknya laporan kasus keracunan dan lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP).

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani menyampaikan, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan karena program MBG dinilai hanyalah pembajakan kebijakan yang dimanfaatkan segelintir orang untuk promosi politik. 

“Memang penting untuk program MBG ini dihentikan, dan dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir-segelintir untuk promosi politik,” ujarnya. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga merespons kasus keracunan MBG.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Pasalnya, kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak di berbagai daerah akibat program tersebut sudah tidak bisa ditolerir.

Terbaru, terjadi kasus keracunan yang menimpa siswa di kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

“KPAI usul hentikan sementara, sampai benar benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujar Jasra, Minggu (19/9/2025). 

Selidiki penyebab

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang menyebut, tim investigasi akan dibentuk untuk menyelidiki penyebab keracunan yang menimpa ratusan siswa usai menyantap menu MBG.

"Kami rapat untuk membuat tim investigasi ini. Jadi kami enggak omon-omon," ujar Nanik, Minggu. 

Menurut Nanik, tim investigasi akan beranggotakan dirinya dan ahli kimia yang diterjunkan langsung ke lapangan.

Selain tim investigasi, dia mengatakan, BGN akan membentuk kontak hotline agar masyarakat bisa langsung melapor jika ada temuan kasus keracunan. 

Sebagai mitra pemerintah, DPR RI bakal melakukan pengawasan hingga mengevaluasi program MBG.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut bahwa evaluasi total harus dilakukan secara total terkait kasus keracunan dari program MBG.

"Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total,” kata Puan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/9/2025). 

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut, Presiden Prabowo akan bertemu dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) atau pengelola dapur umum sepulangnya dari lawatan luar negeri ke empat negara.

"Ini termasuk yang berita baru bahwa sepulang dari New York (kunjungan luar negeri), Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional," kata Dadan dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Selasa. 

Menurut Dadan, Presiden Prabowo ingin berbicara dan memberikan arahan kepada seluruh mitra agar mengimplementasikan program MBG dengan baik.

Termasuk, memanfaatkan dana yang ada dan meminimalkan kejadian tak diinginkan seperti keracunan. (Kompas.com/Tribun Jabar/Tribunnews.com)