Dedi Mulyadi Syok Dengar Curhat Korban Truk Tambang Rumpin: Tradisi Lindas Agar Santunan Kecil

Dedi Mulyadi Syok Dengar Curhat Korban Truk Tambang Rumpin: Tradisi Lindas Agar Santunan Kecil

TRIBUNJATENG.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkejut mendengar curhatan Devi, korban truk tambang Rumpin yang kini lumpuh permanen.

Dalam pertemuan emosional di Gedung Pakuan, Devi mengungkap praktik mengerikan: sopir truk disebut sengaja melindas korban agar biaya santunan lebih kecil.

Dedi Mulyadi tak kuasa menahan rasa haru sekaligus geram saat mendengar pengakuan seorang korban kecelakaan di jalur tambang Rumpin, Kabupaten Bogor.

Korban bernama Devi (25), kini harus hidup di kursi roda setelah tertabrak truk tambang pada tahun 2020.

• Video Hilda Bu Persit TNI dan Junior Suami Berdurasi 5 Menit 20 Detik Beredar Viral, Cek Faktanya

• 10 Fakta Ibu Persit Istri TNI Selingkuh dengan Bawahan Suami, Terbongkar Saat Mandi

Baca juga: Apa Itu Melanoma? Kanker Mata yang Diidap Novi Pitriona Istri Dokter Jerry Adli, Akibatkan Buta

Namun bukan hanya kisah kecelakaannya yang membuat Dedi terdiam, melainkan pengakuan soal praktik keji yang disebut jadi "tradisi" di kalangan sopir truk tambang.

Dalam pertemuan di Gedung Pakuan, Devi bercerita bahwa saat kejadian ia baru pulang sekolah dan hendak berbelok dengan motornya.

Dari arah belakang, truk tambang melaju dan menyerempetnya hingga terjatuh ke kolong kendaraan. Namun bukannya berhenti, sang sopir justru terus melaju.

"Karena tahu sudah jatuh akhirnya dibablasin sama supir, karena kalau meninggal itu biayanya sedikit. Kalau masih selamat itu berkelanjutan," kata Devi saat berbicara dengan Dedi Mulyadi, dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

Sejak kecelakaan itu, Devi kehilangan kemampuan berjalan.

Ia menyebut praktik tak manusiawi itu bukan hanya dialaminya, melainkan sudah menjadi rahasia umum di jalur tambang Rumpin.

Menurutnya, beberapa sopir memilih melindas korban agar dianggap meninggal di tempat

Sebab biaya santunan akan jauh lebih kecil dibanding harus menanggung pengobatan korban selamat.

"Kalau meninggal itu kan biayanya kayak sedikit, tapi kalau masih selamat itu berkelanjutan. Jadi dibablasin sama sopir, niatnya mau dibikin meninggal," tegasnya.

Dedi Mulyadi yang mendengarkan langsung kisah tersebut tampak syok dan terdiam cukup lama.

Ia menyesalkan masih adanya perilaku tidak berperikemanusiaan dalam aktivitas industri tambang di Jawa Barat.

Selain itu, Devi juga menuturkan betapa berat perjuangannya pascakecelakaan.

Ia menuding perusahaan tambang hanya menanggung biaya pengobatan selama 10 hari pertama, lalu lepas tangan ketika operasi besar kedua seharusnya dilakukan.

"Awal doang, tanggung jawabnya cuman 10 hari. Setelah itu dikeluarin dari rumah sakit karena biayanya makin bengkak," ujarnya.

Perjuangan Devi untuk mendapatkan haknya pun tak mudah.

Santunan baru diberikan setelah warga sekitar melakukan aksi protes selama tiga hari, memblokir akses truk tambang di sekitar lokasi.

"Awalnya mau dikasih kecil, cuma Rp30 juta. Tapi setelah warga demo tiga hari, baru dikasih Rp100 juta," kata Devi.

Yang lebih ironis, lanjutnya, perusahaan tersebut justru membeli 10 unit truk baru tak lama setelah kejadian.

"Kira-kira sepuluh hari setelah kecelakaan, mereka beli sekitar sepuluh unit mobil baru," ungkapnya getir.

Dedi Mulyadi berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut dan memperjuangkan agar praktik serupa tidak terulang lagi.

Korban Capai 195 Orang, Dedi Mulyadi Hentikan Sementara Proyek

Ketegangan antara warga dan sopir truk tambang di wilayah Bogor kembali mencuat.

Konflik terbaru dilaporkan terjadi di tiga kecamatan, yakni Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, yang selama ini dikenal sebagai jalur tambang utama.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Nomor 7920/ES.09/PEREK yang ditandatangani langsung olehnya.

Dalam surat itu disebutkan, penghentian sementara mulai berlaku sejak 26 September 2025 dan akan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan.

Langkah penghentian ini dilakukan karena masih banyak persoalan di lapangan, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan ketertiban umum, kemacetan parah, polusi udara, hingga seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas akibat padatnya truk tambang di jalan warga.

Selain itu, tata kelola rantai pasok dan operasional pertambangan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kebijakan tersebut sempat menuai penolakan dari kalangan penambang dan sopir truk.

Dedi Mulyadi mengaku memahami reaksi tersebut, namun ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

"Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat."

"Pertanyaannya adalah, ke mana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya?" ujar Dedi dalam sebuah video.

Menurut Dedi, selama lima tahun terakhir tercatat 195 korban meninggal dunia dan 104 orang mengalami luka berat akibat kecelakaan yang melibatkan truk tambang.

Ia juga menyoroti dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas, seperti meningkatnya kasus ISPA, depresi warga, hingga kerusakan ekosistem di wilayah tambang.

Dedi menekankan bahwa Jawa Barat bukan hanya milik generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.

Sementara itu, sejumlah warga mengeluhkan debu pekat yang setiap hari mengganggu pernapasan mereka.

"ISPA dan debu," keluh seorang warga.

Warga lain menambahkan, bukan hanya debu, tetapi juga ancaman keselamatan akibat seringnya truk tambang melintas di pemukiman.

Di sisi lain, Asosiasi Transporter Tangerang-Bogor (ATTB) membantah tudingan bahwa masih ada truk tambang beroperasi di Parung Panjang.

Menurut mereka, seluruh kendaraan sudah dialihkan ke jalur lain. (*)