Selasa, 19 Mei 2026
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Tribun Jateng Hari Ini

Pemerintah Target Pelaksanaan MBG Tahun Ini Zero Accident

Prabowo meminta penyaluran MBG tidak ngoyo karena SDM hingga SPPG yang harus sesuai petunjuk teknis, dengan target tahun ini bisa zero accident.

Tayang:
Editor: Vito
Tribunjateng/Indra Dwi Purnomo
ilustrasi - petugas SPPG Kulu , Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan menyiapkan menu MBG. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) menuju target 82,9 juta penerima tidak dilakukan dengan memaksakan diri alias ngoyo.

Diketahui, hingga Selasa (6/1) lalu, penerima MBG sudah mencapai 55,1 juta jiwa, dengan jumlah SPPG sekitar 19.800 unit. Dari jumlah itu, terdapat sekitar 902 ribu orang yang bekerja langsung di SPPG.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, permintaan itu disampaikan Prabowo saat retret kabinet di Kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1). 

"Pak Presiden dalam retret menyampaikan, (pelaksanaan MBG-Red) jangan ngoyo," katanya, saat ditemui di SD Negeri 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/1).

Ia menyebut, Prabowo meminta tidak ngoyo karena kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG yang harus sesuai petunjuk teknis.

Hal itu mengingat target pelaksanaan MBG tahun ini bisa zero accident. Nanik pun mengungkapkan, sejak September 2025 sudah hampir tidak terdengar lagi insiden di program MBG

"Alhamdulillah, dari bulan September, Agustus-September, yang luar biasa Anda melihat kan, makin ke sini makin berkurang (insiden-Red)," ujarnya.

Menurut dia, hal itu terjadi karena jumlah SPPG yang tersertifikasi semakin banyak. Data terbaru mencatat sudah ada 4.535 SPPG yang telah lulus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ia berujar, proses SPPG untuk mendapatkan SLHS juga sangat ketat, satu contohnya ompreng atau wadah MBG tidak boleh dicuci di luar SPPG.

Selain itu, penggunaan air pun wajib berasal dari galon bermerek yang terjamin kualitasnya, mengingat sebelumnya pernah ditemukan bakteri Escherichia coli (E-coli) pada air.

Meski demikian, Nanik tidak bisa menjamin insiden luar biasa tidak akan terjadi lagi pada tahun ini. Namun, ia memastikan BGN akan bekerja maksimal.

"Untuk mencapai zero (accident-Red), kalau menggaransi itu, Allah yang garansi, tapi kami akan berusaha kerja keras untuk meminimalisir," ucapnya. 

Nanik menyatakan, BGN bersama kementerian/lembaga terkait lain terus melakukan pengawasan ketat terhadap MBG.

"Dan sekarang kan dibentuk tim koordinasi. Jadi MBG ini tidak diawasi oleh BGN. Ada 17 kementerian dan lembaga yang mengawasi," tuturnya. 

"Bahkan kalau untuk keracunan ini hanya haknya dari Kemenkes yang untuk mengeluarkan data. Kami tidak, karena supaya objektif," sambungnya.

Nanik mengungkapkan, BGN juga tengah menggodok petunjuk teknis (juknis) untuk mengatur sanksi bagi dapur MBG yang tidak memenuhi standar. 

Dia menambahkan, juknis itu akan diterbitkan dalam waktu dekat. "Sekarang kami juga akan keluar dalam waktu dekat juknis yang keras mengenai dapur-dapur," tandasnya. 

"Nanti yang tidak sesuai standar, kami akan berikan peringatan satu, dua, dan ketika peringatan ketiga kami akan tutup," sambungnya.

Menurut rencana, juknis itu akan menjadi pedoman tegas bagi para pengelola program MBG.

"Nah, itu antara lain sikap keras kami nanti sebentar lagi akan diluncurkan juknisnya. Mungkin 2-3 hari ini," ucapnya.  

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus menyebut, saat ini sebanyak 4.535 SPPG yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS). 

"Bersyukurlah hari ini sudah 4.535 SPPG yang sudah lulus sertifikat. Itu artinya itu termasuk pemeriksaan laboratoriumnya, segalanya itu dicek," katanya. 

Benny, sapaannya, menuturkan, SPPG yang belum memiliki SLHS harus kembali melakukan perbaikan. Menurut dia, hingga saat ini, sudah lebih dari 7.000 SPPG yang mendaftar untuk SLHS. 

Hanya saja, dia menambahkan, proses mendapatkan SLHS memakan waktu panjang dan sangat ketat.

"Loh, yang sudah daftar itu kan sudah 7.000 lebih. Kan lab itu butuh lebih dari seminggu, kan beliau yang pegang ini, Ibu Then yang bertanggung jawab dari Kemenkes," bebernya. 

"Maka kami kan agak ketat ya. Sampai mereka 'waduh kapan bisa buka kalau gini caranya'. Kami dari Kemenkes, ya tegas demi menjaga supaya tadi itu," sambungnya. 

Benny menyebut, penambahan jumlah SPPG yang memiliki SLHS berdampak langsung terhadap kasus kejadian luar biasa dalam program MBG.

Ia menyebut, jumlah kasus terkait MBG semakin hari semakin menurun. 

"Kan kita bersyukur-lah, selama bulan Desember-lah, yang mengalami keracunan makanan cuma 12 kejadian. Tadinya 3.000 (kasus), turun 2.000, (turun) 1.000, makin hari makin bagus," ucapnya. 

Bahkan, selama 19 hari terakhir tidak ditemukan kasus keracunan terkait MBG. "Ini bahkan sudah 19 hari terakhir zero accident, karena kami jagain ketat," tuturnya. 

"Maka kalau bilang 0, kami tidak bisa, ya namanya manusia, tapi kami lihat apa yang terjadi hari ini. Kita bersyukur turunnya angka kejadian itu sangat drastis," tambahnya. (Tribunnews/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Kompas.com/Rahel Narda Chaterine)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved