Update Harga BBM di Indonesia Setelah Perang Iran Israel dan Harga Minyak dunia Naik

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Apakah haraga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri Indonesia akan naik menyusul kenaikan harga minyak dunia?

Kenaikan harga minyak dunia menjadi niscaya menyusul perang Israel-AS vs Iran.

Saat ini pemerintah terus memantau perkembangan untuk menetapkan kebijakan  terkait harga BBM.

Baca juga: Resmi Berubah, Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Terbaru Selasa 3 Maret 2026, Kompak Naik

Baca juga: Keberadaan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq setelah OTT KPK, Digiring Petugas Lewat Jalur Belakang

Saat ini harga minyak mentah Brent berada di level US$ 78,83 per barel, naik US$ 1,10 atau 1,4 persen. 

Sehari sebelumnya, Brent sempat menyentuh US$ 82,37 per barel, level tertinggi sejak Januari 2025.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 74 sen atau 1 persen menjadi US$ 71,97 per barel.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Piter Abdullah menilai dalam kondisi harga minyak global yang meningkat, tekanan terhadap penyesuaian harga BBM domestik hampir tidak terhindarkan. 

Menurut Piter, pertanyaannya bukan semata apakah harga BBM akan naik atau tidak, melainkan sejauh mana pemerintah mampu menahan kenaikan tersebut melalui kebijakan fiskal yang tersedia. 

“Dalam situasi harga minyak naik, tekanan terhadap harga BBM domestik tentu meningkat. Jika pemerintah menahan kenaikan melalui subsidi, maka konsekuensinya ada pada peningkatan beban fiskal. Sebaliknya, jika dilepas maka tekanan terhadap inflasi bisa menjadi lebih kuat,” ujarnya. 

Menurutnya, posisi Indonesia membuat tekanan tersebut menjadi semakin relevan. 

“Konsumsi minyak nasional mencapai hampir 1,5 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri tidak sampai setengahnya. Ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia dan juga fluktuasi nilai tukar dolar AS,” ujar Piter. 

Ia menjelaskan bahwa kontribusi harga BBM terhadap inflasi relatif besar, baik melalui dampak langsung (first round effect) maupun dampak lanjutan terhadap biaya produksi, distribusi, dan harga barang konsumsi (second dan third round effect). 

Dengan struktur tersebut, kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan tekanan inflasi secara bertahap, tergantung pada respons kebijakan yang diambil. 

Subsidi, Nilai Tukar, dan Rantai Pasok 

Dalam konteks makroekonomi, Piter menyoroti pentingnya pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilisasi harga dan ketahanan fiskal. 

Menurutnya, ruang fiskal pemerintah menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana kebijakan subsidi dapat dipertahankan tanpa menimbulkan tekanan yang lebih besar pada anggaran negara. 

“Tentu ketika harga minyak naik dan kita berada dalam posisi sebagai net importer BBM, akan ada dorongan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Tinggal seberapa jauh pemerintah bisa menahan kenaikan itu dan seberapa mampu menjaganya dengan kemampuan fiskal yang terbatas,” ujarnya.

Dalam konteks fiskal, terdapat prinsip umum bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar USD 10 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp50 triliun. 

“Angka ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menahan harga BBM melalui subsidi memiliki konsekuensi fiskal yang tidak kecil, terutama ketika tren harga global sedang meningkat,” ujar Piter. 

Selain faktor harga minyak, dinamika nilai tukar juga menjadi variabel penting. Kombinasi kenaikan harga energi global dan potensi pelemahan rupiah terhadap dolar AS dapat memperbesar tekanan harga impor. 

Stabilitas makroekonomi dalam situasi tersebut sangat bergantung pada koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati. 

“Dampak perang ini besar. Satu, menaikkan harga BBM. Kedua, mendorong dolar menjadi lebih mahal sehingga rupiah tertekan. Kombinasi keduanya akan membuat harga barang impor lebih mahal dan tekanan inflasi ke depan menjadi lebih besar. Ini yang harus diantisipasi oleh otoritas moneter dan pemerintah,” jelasnya. 

Terkait rantai pasok dan industri, Piter memandang bahwa dampak utama yang perlu diwaspadai berasal dari sisi harga dibandingkan gangguan pasokan fisik yang luas. 

“Saya tidak melihat indikasi disrupsi struktural dalam waktu dekat. Antisipasi tetap diperlukan terhadap efek rambatan kenaikan biaya energi terhadap sektor produksi dan logistik domestik,” tutur Piter. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eskalasi konflik di kawasan tersebut berpotensi mengganggu jalur distribusi minyak dunia dan mendorong kenaikan harga minyak mentah global.

Pantau Harga Minyak

Menurut Airlangga, dengan harga minyak dunia saat ini bahkan telah menyentuh kisaran US$ 82 per barel seiring meningkatnya tensi geopolitik di kawasan tersebut.

“Ya pertama tentu kalau Iran, sudah pasti yang terganggu adalah supply minyak. Dan supply minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlaku,” ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (2/3).

Selat Strait of Hormuz diketahui merupakan salah satu jalur utama distribusi minyak dunia dari kawasan Timur Tengah. Selain itu, jalur pelayaran di Red Sea juga menjadi rute penting perdagangan energi global.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah, pemerintah telah menyiapkan sumber alternatif dari negara lain di luar kawasan tersebut.

Airlangga menyebut, pemerintah melalui Pertamina telah menjalin sejumlah nota kesepahaman (MoU) untuk pengadaan pasokan minyak dari negara lain.

“Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan supply dari non-Middle East. Misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika beberapa, dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain,” kata Airlangga.

Perusahaan energi global seperti Chevron dan ExxonMobil disebut menjadi salah satu mitra potensial dalam upaya diversifikasi sumber pasokan minyak tersebut.

Sementara terkait kemungkinan impor minyak dari Rusia, Airlangga mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan pasar energi global dan mempertimbangkan berbagai sumber yang tersedia.

“Ya tentu kita monitor mana yang tersedia dan mana yang bisa diimpor,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah serta dampaknya terhadap stabilitas pasokan energi global, termasuk potensi gangguan terhadap kebutuhan minyak dalam negeri. (Tribunnews.com)