Orkestrasi di Pengujung Agustus --2

Oleh: Ibnu Taufik Juwarianto, Pemimpin Redaksi Tribun Jateng

KAWAN-KAWAN editor di Newsroom Tribun Jateng tiba-tiba bingung ketika mengerjakan halaman cetak untuk edisi Selasa, 2 September 2025. Pasalnya, sejak saya menakhodai Tribun Jateng, saya selalu meminta agar headline di halaman satu wajib berisi konten Jawa Tengah. Jika terpaksa memakai konten nasional, itu artinya yang salah adalah Manager Liputan yang gagal mengerahkan pasukan di lapangan untuk belanja konten lokal yang berkualitas. 

Sementara saya tahu betul bagaimana traffic diskusi yang terjadi, pada Senin (1/9), Manager Liputan menfokuskan arah liputan kawan-kawan di lapangan adalah mengantisipasi aksi unjuk rasa lanjutan yang diperkirakan akan lebih besar. Faktanya berbeda dengan hipotesis awal, ketika aksi unjuk rasa yang diperkirakan akan lebih besar tidak terjadi. Hingga siang dan sore, laporan kawan-kawan di lapangan semuanya diterima landai-landai saja.

Inilah yang akhirnya menjadi aneh sekaligus njomplang. Pada edisi Sabtu, 30 Agustus 2025, Tribun Jateng mengangkat headline dengan judul ‘Massa di Semarang Bakar Pospol, Tiga Mobil, dan Satu Warung.’ Kemudian untuk Minggu, 31 Agustus 2025, judul headline-nya adalah ‘Langsung Membakar Tanpa Orasi.’ Pada Senin pagi, edisi 1 September 2025, Tribun Jateng masih memotret peristiwa Minggu dengan judul ‘Sri Mulyani Tenang Setelah Ketemu Anak Lanang.’

Nah, yang tampak njomplang adalah edisi Selasa, 2 Agustus 2025, yang judulnya jauh api dari panggang, ‘Achmad Kirim PMI ke Turki dan Kroasia,’ sungguh pilihan berita yang boleh saya sebut ngawur.

Sebelum melanjutkan, saya perlu sampaikan praduga untuk edisi Minggu, 31 Agustus, yang saya anggap editor pengampunya memasukkan pikiran yang ada di kepalanya masuk ke dalam esensi judul. Judul ‘Langsung Membakar Tanpa Orasi’ sejujurnya sangat kental dengan pikiran editornya yang menganggap pola demonstrasi yang terjadi aneh. Untuk tidak mengatakan bahwa judul tersebut sarat opini, tapi editornya sudah melihat ada anomali dalam aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi, pada Jumat hingga Sabtu akhir Agustus kemarin.

Dan saya kira, bukan hanya Tribun Jateng yang memiliki pikiran bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi sarat dengan rekayasa dan tidak natural. Kerusuhan yang berujung pada pembakaran, penjarahan adalah skenario yang ditumpangkan ke dalam aksi unjuk rasa. 

Sejak awal saya percaya betul bahwa kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, rusaknya tatanan hukum dan demokrasi nyaris ada di ambang batas toleransi publik. Saya yakin, semua ini hanya tinggal menunggu waktu untuk pecah dan mengulang apa yang terjadi pada 1998. Namun rasanya, kemarahan publik ini masih terlalu prematur untuk meledak, pada 28 Agustus lalu.

Inilah yang mesti kita diskusikan. Saya merasa, tidak sulit bagi seorang Prabowo Subianto untuk mencari tahu siapa dalang di balik kericuhan yang terjadi, pada 28 Agustus lalu. Jika ia sendiri tidak terlibat, rasanya gampang untuk memaksa Kapolri mencari tahu pertanyaan besar ini. 

Terlepas dari siapa yang bermain, rasanya ini juga menjadi catatan merah bagi Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang boleh saya bilang, gagal menjadi penanggung jawab keamanan dan ketertiban negara dengan insiden 28 Agustus 2025. Rasanya bukan hal yang sulit bagi polisi untuk mengatasi apa yang terjadi di gelombang unjuk rasa 28 Agustus. 

Polisi memiliki kemampuan, kewenangan dan juga segala bentuk kekuatan untuk mengamankan aset-aset vital yang menjadi simbol kedaulatan negara ini. Akan tetapi, mengapa bisa kebobolan dengan dibakarnya sejumlah kantor DPR di beberapa tempat, pos polisi yang tidak sedikit termasuk Gedung Grahadi yang bersejarah di Surabaya. Terbakarnya sejumlah mobil polisi, plus sejumlah korban jiwa yang terjadi dalam aksi tersebut, tak berlebihan ketika kita meminta agar Listyo Sigit bertanggung jawab. 

Boleh jadi, ini semua terjadi juga lantaran proses seleksi masuk polisi yang semua orang tahu didasarkan pada siapa yang sanggup bayar sehingga personelnya tak memiliki kualitas yang diharapkan. Intinya, saat ini Kapolri Listyo Sigit wajib melakukan penyelidikan sekaligus mengungkap siapa dalang di balik kerusuhan 28 Agustus yang terang-terangan aneh itu. Hasil penyelidikan ini mutlak untuk sekaligus menjawab keraguan publik bahwa Listyo Sigit dan institusi kepolisian sebenarnya menjadi bagian dari skenario rusuh di aksi 28 Agustus. 

Bagi publik, saya rasa, apa yang terjadi pada 28 Agustus 2025 lalu menjadi bukti bahwa revolusi secara konvensional membutuhkan korban dan ‘biaya’ yang terlalu besar. Revolusi konvensional sebagaimana yang terjadi di China, Iran, Prancis, dan di mana pun selalu meminta korban jiwa yang tak sedikit plus kejatuhan ekonomi. 

Saya sepakat, karut marut dalam pengelolaan negeri ini semakin mendekati ambang batas toleransi kemarahan publik, yang akan melahirkan revolusi. Nyaris kita semua sudah putus asa dengan masa depan negara ini. 

Jika revolusi adalah satu-satunya jalan, maka sebaiknya revolusi senyap atau silent revolution yang mungkin dilakukan oleh segelintir orang akan menjadi lebih efektif me-restart negara ini kembali ke titik awal. (*)