Viral Bobby Nasution Razia Plat BL Aceh, Respon Gubernur Mualem Tuai Pujian

TRIBUNJATENG.COM -  Respons Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem terkait razia kendaraan plat BL (plat nopol daerah Aceh) banyak menuai pujian.

Sebelumnya Razia kendaraan plat BLdilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution dan jajarannya.

Tentu saja hal itu menjadi viral dan menuai kontroversi.

Bobby sendiri berkilah bahwa bukan Sumatera Utara daerah yang membuat kebijakan seperti dirinya.

Baca juga: "Tunggu Saja" KPK Berencana Periksa Bobby Nasution Setelah Lakukan OTT di Sumut

Muzakir Manaf menanggapi santai dan meminta masyarakat Aceh untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan kebijakan menantu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

“Hana peu peduli tat, tanyoe tenang mantong, hana ta kira pih. Ta kira nyan angin berlalu, kicauan burung, yang merugikan dia sendiri. (Tidak perlu ditanggapi, kita tenang saja, tidak kita anggap pun. Kita anggap itu angin berlalu, kicauan burung, yang rugi dia sendiri),” tukas Mualem.

Hal ini disampaikan dalam forum resmi Pendapat Akhir Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Perubahan APBA Tahun Anggaran 2025 di ruang Serbaguna DPRA, Senin (29/9/2025) sore.

Kendati demikian, Mualem mengingatkan agar masyarakat Aceh tetap waspada bila kebijakan itu sampai merugikan langsung.

“Tapi tanyoe ta wanti-wanti chit. Menyoe ka di peubloe, ta bloe. Menyeu ka gatai ta garoe. (Tapi harus kita wanti-wanti juga. Kalau sudah dijual, kita beli. Kalau gatal ya kita garuk,” tegas Mualem.

Pernyataan tersebut mengandung filosofi lokal yang dalam bahwa: Aceh tidak akan memulai konflik, tetapi tidak akan tinggal diam jika haknya diganggu.

Sikap ini mencerminkan prinsip kehormatan dan kedaulatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh.

Di sisi lain, sikap tenang dan tidak reaktif dari Mualem terhadap kebijakan yang dinilai kontroversial dan berpotensi memicu ketegangan antarwilayah itu, patut dipuji.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak perlu terpancing emosi atau melakukan tindakan balasan yang tidak produktif.

Bobby Razia Plat BL

Seperti diketahui, aksi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution yang merazia kendaraan berpelat BL asal Aceh di wilayah perbatasan Sumut-Aceh telah memicu polemik dan reaksi keras dari berbagai pihak di Aceh.

Dalam sebuah video yang viral, Bobby Nasution bersama jajarannya terlihat menghentikan truk berpelat BL dan meminta agar pelatnya diganti menjadi BK (kode Sumut).

Menurut Bobby, langkah ini bukan karena sentimen terhadap Aceh, melainkan bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut dari sektor pajak kendaraan.

Bobby menyebut, bahwa banyak kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumut tetapi masih menggunakan pelat dari luar daerah, sehingga pajaknya tidak masuk ke Sumut.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan mulai 2026 dan menyasar semua kendaraan perusahaan yang berdomisili di Sumut.

Kebijakan ini langsung mendapat kecaman dari tokoh dan pejabat Aceh:

·         Bunda Salma, anggota DPRA, menyebut razia plat BL sebagai tindakan keliru dan berbahaya. Ia menilai kebijakan ini berpotensi merusak hubungan harmonis antara Aceh dan Sumut.

·         Sudirman Haji Uma, senator asal Aceh, melayangkan surat protes resmi ke Menteri Dalam Negeri. Ia menyebut tindakan Bobby arogan, emosional, dan melanggar aturan nasional tentang lalu lintas.

·         Azhari Cage, anggota DPD RI, menyindir Bobby dengan mengatakan, “Kalau plat BL dipermasalahkan, kenapa tidak sekalian minta paspor?” Ia menegaskan bahwa Aceh dan Sumut adalah bagian dari NKRI, bukan negara terpisah.

Isu Hukum dan Kebijakan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan dengan pelat resmi dari daerah mana pun di Indonesia berhak melintas dan beroperasi di seluruh wilayah NKRI.

Razia terhadap pelat BL dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi diskriminatif.

Meskipun Bobby Nasution menyebut aksinya sebagai sosialisasi dan bukan razia, dampaknya telah memicu reaksi publik

Banyak pihak menilai bahwa kebijakan seperti ini seharusnya diawali dengan koordinasi dan sosialisasi lintas daerah, bukan tindakan langsung di lapangan.

Data Perusahaan Kendaraan Operasionalnya 

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Afif Nasution memerintahkan kepala-kepala daerah di wilayahnya untuk mendata perusahaan-perusahaan yang kendaraan operasionalnya memakai plat kendaraan bukan dari Sumatera Utara.

Disebut ini sangat penting demi kemajuan Sumatera Utara. Karena pembangunan infrastruktur di Sumut membutuhkan uang yang cukup besar. 

"Pak bupati dan pak wali kota serta pak wakil bupati dan pak wakil walikota kalau didaerahnya ada perusahaan yang operasihya di Sumut tapi kendaraan operasionalnya di luar plat dari Sumut BK dan BB tolong didata.

Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu, ini untuk semuanya," ujar Bobby saat acara Launching UHC  Prioritas Program Berobat Gratis Sumut Berkah di Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Senin (29/9/2025). 

Saat di acara ini Bobby pun heran mengapa kebijakannya soal ini bisa dipersoalkan, heboh dan viral di medsos.

Dianggap ini lazim dan sudah dilaksanakan di daerah-daerah lain.

Lebih Dahulu Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Di hadapan seluruh kepala daerah dan perwakilannya yang hadir, Bobby pun sempat menunjukkan video-video viral dari Gubernur yang lebih dahulu melakukan yang sama dengannya termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Selain itu juga ada diterapkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat hingga Riau. 

"Ini kebijakan kita untuk mempertahankan keuangan kita. Mau dibilang kita nggak ada duit nggak apa apa. Kita butuh uang untuk, kita sangat butuh," kata Bobby. 

Bobby mengatakan selama ini yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal infrastruktur jalan yang rusak.

Untuk memperbaiki dan membangunnya kembali disebut butuh duit yang besar. Penerapan kebijakan ini disebut dianggap potensi yang tidak menambah beban. 

"Kita tidak menaikkan pajak, kita nggak nambahin pajak baru. Ini pajak yang normal. Tolong, saya minta pada Pak Bupati dicek perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Nanti kordinasi sama Dishub. Perusahaan yang beroperasi dan angkutan eperasionalnya harus plat BK atau BB. Kalau melintas silahkan (yang bukan kendaraan operasional perusahaan),"bilang Bobby. 

Menantu mantan Presiden ini bilang di daerah lain gak ada merespon kebijakan yang sama dengan berlebihan.

Ia merasa wajar kalau semua kepala daerah ingin meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).

Pada saat acara launching UHC prioritas Bobby juga membagikan Dana Bagi Hasil (DBH) pada para Kepala Daerah.

Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu Kabupaten dengan penerima DBH paling besar.  (Tribunnews/serambi/dra/tribun-medan.com)