Mencari Polisi di Program MBG 

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Jateng

JIKA diberi kesempatan untuk berkuasa dan usia panjang, Prabowo Subianto pernah berjanji untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Saya pernah melihat video ini dan barangkali itulah ide awal program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Prabowo. 

Hingga saat ini, saya juga masih percaya bahwa program MBG ini memang semata-mata cara Prabowo untuk melunasi janjinya untuk memberi makan bergizi bagi generasi emas bangsa ini. Bahkan ketika sejumlah masalah terjadi dalam pelaksanaan MBG, Prabowo masih bersikeras agar program yang ia inisiasi tersebut terus berjalan. 

Untuk merealisasikan niatnya untuk memberi makan anak-anak Indonesia ini, Prabowo bahkan rela memangkas habis anggaran, yang seharusnya untuk proyek IKN, proyek mercusuar gagasan Joko Widodo. 

Jika bicara soal niat, rasanya tak ada yang bisa didebat soal ini. Gagasan Prabowo untuk memberi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah merupakan niat yang baik. Prabowo tentu tahu bagaimana kondisi riil anak-anak Indonesia di pedalaman yang berangkali tak seberuntung anak-anak di Jawa dan sekitarnya, yang soal makan tak menjadi persoalan. 

Namun tentang caranya, inilah yang saya rasa boleh didiskusikan bahkan diperdebatkan. Sebab faktanya, setelah berjalan sedikitnya 1.376 anak menjadi korban keracunan dari program MBG ini.  Data lain bahkan menyebut sejak program ini diluncurkan, terjadi 4.711 kasus keracunan di tiga wilayah terhitung sejak Januari hingga 22 September2025. 

Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan mengonfirmasi angka 4.711 anak yang menjadi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis hingga 22 September 2025. BGN menyebut, di Sumatera tercatat ada 1.281 orang keracunan, di Jawa 2.606 anak keracunan, dan di Kalimantan, Bali, Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua tercatat ada 824 anak menjadi korban keracunan. 

Data berbeda disampaikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat kasus keracunan akibat MBG mencapai 6.452 kasus keracunan. Versi JPPI mencatat 2.012 kasus di Jawa Barat, DIY tercatat 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.

Sekali lagi, saya tidak ingin menggugat terkait dengan niat baik Prabowo di program ini, namun rasanya terkait dengan caranya, ini harus segera dievaluasi. Saya juga tidak ingin mengesampingkan bagaimana program yang pada 2025 ini dianggarkan Rp 71 triliun ini akan menciptakan lapangan kerja baru. Apalagi nanti sepanjang 2026, anggaran yang disiapkan sungguh fantastis, yaitu mencapai Rp 335 triliun, tentu multiplier effect-nya akan menggerakkan perekonomian di sektor riil. 

Namun kenyataannya, berbagai masalah muncul terkait program ini. Saya akhirnya lebih sepakat, jika program ini dijalankan dengan cara-cara yang paling sederhana, yaitu diberikan dalam bentuk fresh money kepada sasaran yang tepat. 

Apalagi, sejumlah diskusi juga menyebut bahwa anggaran MBG ini sebagian diambilkan dari alokasi anggaran di bidang pendidikan. Artinya, program ini juga menggerus anggaran di bidang pendidikan yang sudah berjalan. Artinya pula, ketika MBG berjalan, sebenarnya di situ juga memangkas anggaran beasiswa, anggaran buku, tunjangan guru, atau juga infrastruktur lain di bidang pendidikan yang harus dibatalkan demi makan siang gratis. Sementara konstitusi menyebut bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara. 

Yang paling menjadi problem menurut saya adalah bagimana kemudian aparat menyikapi kasus-kasus yang terjadi di proyek ini. Rasanya aparat keamanan kemudian terlihat gamang dan memandang program MBG adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh. 

Nama MBG yang menjadi ikon dari Prabowo seolah menjadikan proyek ini tak boleh salah. Padahal seharusnya polisi bersikap objektif dan berani mengambil langkah hukum, apabila ditemukan pelanggaran hukum atas pelaksanaan program ini. 

Yang saya lihat justru sebaliknya, aparat seolah berupaya menyembunyikan kasus-kasus ini dan bahkan sampai mengintimidasi orang, termasuk jurnalis, yang berusaha mengungkap kasus-kasus pelanggaran hukum terkait pelaksanaan program MBG ini. 

Saya menunggu, polisi bersikap fair dan berani menyidik dugaan pelanggaran atas pelaksanaan proyek MBG ini. Saya menunggu ada tersangka atau pihak-pihak yang ditindak secara hukum, yang akibat kelalaiannya ribuan anak-anak Indonesia keracunan oleh makanan MBG ini. 

Catatan, harapan ini adalah sisa-sisa kepercayaan saya terhadap institusi kepolisian, yang hampir kehilangan tempat di hati masyarakat Indonesia. (*)