18 Gubernur Protes Menkeu Purbaya Soal Rencana Anggaran Daerah Dipangkas, Jateng Ada Ahmad Luthfi

18 Gubernur Protes Menkeu Purbaya Soal Rencana Anggaran Daerah Dipangkas, Jateng Ada Ahmad Luthfi

TRIBUNJATENG.COM - Berikut ini daftar 18 gubernur Se-Indonesia yang geruduk Menkeu Purbaya, protes rencana anggaran daerah dipotong.

Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia datang menolak renacana pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam anggaran 2026.

Langkah ini bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Ini bentuk protes terbuka dari para kepala daerah yang menilai kebijakan pemotongan itu bisa membuat roda pembangunan di daerah tersendat, sementara beban belanja terus bertambah.

• BREAKING NEWS: Calvin Verdonk Dicoret Dari Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Kluivert Ungkap Sebabnya

Baca juga: 10 Fakta Ibu Persit Istri TNI Selingkuh dengan Bawahan Suami, Terbongkar Saat Mandi

Baca juga: Duduk Perkara Lucky Hakim Bupati Indramayu Mau Dipulangkan ke Cilacap, Sudah Disiapkan Bus

Baca juga: Ahmad Husein Pati Buat Gerakan Jatenggugat, Ini Tuntutan yang Ditujukan pada Gubernur Ahmad Luthfi

Pertemuan berlangsung di bawah koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan langsung dipimpin oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Para gubernur menyampaikan bahwa pengurangan TKD sebesar 20 hingga 30 persen di tingkat provinsi, bahkan mencapat 70 persen di beberapa kabupaten akan membuat daerah kesulitan menutup biaya pegawai, terutama untuk PPPK, dan proyek infrastruktur yang sudah berjalan.

Mereka khawatir janji pembangunan yang sudah diumumkan ke publik akan terpakda ditunda atau bahkan batal dikerjakan.

Beberapa kepala daerah, seperti Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dengan tegas menyebut pemotongan tersebut tidak realistis.

Mereka menilai pemerintah pusat seperti tidak memahami kondisi riil di lapangan, di mana daerah masih bergantung besar pada dana transfer untuk menutup kebutuhan dasar.

"Kalau transfernya dipangkas, kami akan kehilangan kemampuan untuk membangun. Padahal masyarakat sedang menunggu janji pembangunan yang sudah ditetapkan," ujar Sherly seusai rapat.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berusaha meredam gejolak.

Ia mengatakan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan karena kondisi fiskal nasional sedang ketat.

Pemerintah pusat, kata dia, tidak bisa terus menambah beban tanpa memastikan penggunaan dana di daerah efektif.

"Kalau semua daerah protes karena dipotong, itu wajar. Tapi sebelum minta tambahan, lihat dulu apakah anggarannya sudah dikelola dengan baik," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) di sejumlah provinsi sebagai tanda lemahnya manajemen keuangan daerah.