900 Pekerja Migran Indonesia Terancam Konflik Timur Tengah

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz menyebut, kurang lebih 900 pekerja migran Indonesia (PMI) terancam konflik Iran Vs Israel serta sekutu Amerika Serikat.

Ratusan PMI tersebut berada di 17 negara arab. Akan tetapi jumlah paling banyak di Arab Saudi sebanyak 534 orang.

"Lainnya tersebar di negara lain seperti di Uni Emirat Arab 124, Kuwait 67, Qatar 30, Yordania 22, Bahran 16, Oman 10, sisanya negara arab lainnya angkanya di bawah 10," papar Aziz.

Aziz mengatakan, pihaknya kini masih melakukan pemantauan dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Para PMI tersebut juga diminta untuk tetap waspada.

"Kami siap mengambil langkah-langkah antisipasi untuk menjalin keamanan warga," terangnya.

Ratusan PMI asal Jateng yang berada di Timur Tengah mayoritas bekerja di sektor informal. Secara jenis kelamin, para pekerja ini dominasi laki-laki. Namun, Aziz mengungkap, adapula pekerja perempuan yang mayoritas bekerja sebagai perawat.

"Iya mayoritas laki-laki tapi ya perempuan ada yang bekerja di perawat," terangnya.

Jemaah Umroh Diminta Waspada

Di sisi lain, jemaah umroh yang masih beribadah di Arab Saudi untuk waspada. Begitupun dengan para jemaah yang gagal berangkat untuk segera berkoordinasi dengan pihak travel.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jawa Tengah, Fitriyanto meminta kepada para calon jemaah dan travel menunda keberangkatan umroh menyusul adanya konflik memanas di Timur Tengah.

Imbauan ini dilakukan karena mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan jemaah.

"Kami mengimbau jemaah yang akan berangkat dalam waktu dekat ini untuk menunda keberangkatannya hingga kondisi kembali kondusif," kata Fitriyanto kepada Tribun, Senin (2/3/2026).

Ia menyebut, lembaganya tidak memiliki data pasti jumlah jemaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci imbas dari perang Iran vs Israel. Hal yang sama, pihaknya juga tidak memiliki data serupa jumlah jemaah yang tertahan di tanah arab.

"Semua karena laporannya langsung ke pusat, tidak ke kami," terangnya.

Pihak Travel Umroh dan Haji secara sistem tidak memiliki kewajiban melaporkan aktivitasnya ke Kemenhaj Jateng. Mereka secara langsung melaporkan ke SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) yang berada di Kementerian Haji dan Umroh.