"Ini Jadi Bahan Introspeksi" Komentar Bupati Pati Sudewo Setelah 3 Jam Dicecar Pertanyaan Pansus

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Bupati Pati Sudewo dicecar pertanyaan oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati selama sekira tiga jam, sejak kurang-lebih pukul 10.00 hingga 13.00 WIB, Kamis (2/10/2025).

Saat datang, Sudewo disambut oleh ratusan pendukungnya yang sudah menunggu di depan Gedung DPRD Pati.

Para pendukungnya tersebut meneriakkan kata-kata dukungan pada Sudewo.

Adapun dalam rapat, Sudewo diminta menjelaskan dan mengklarifikasi seputar kebijakan-kebijakannya yang terindikasi bermasalah.

Baca juga: Detik-Detik Kericuhan Jelang Pansus Hak Angket di DPRD Pati

Baca juga: Kericuhan di DPRD Pati Cuma "Percikan Kecil", Pendukung Sudewo Ajak Damai dan Ngopi Bareng

Di antaranya soal kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dianggap kurang partisipatif, terkait mutasi jabatan, dan pengangkatan direktur serta dewan pengawas RSUD.

Anggota Pansus dari PKB, Muhammadun, terlibat perdebatan dengan Sudewo.

Di antaranya ketika dia menanyakan karakter kepemimpinan dan kebijakan Sudewo, terutama soal PBB-P2, yang membuat gaduh di masyarakat.

Sudewo menjawab bahwa persepsi tersebut merupakan sensitivitas pribadi Madun.

“Itu sensitivitas Pak Madun saja. Kalau ditanya kebijakan saya menimbulkan gejolak di masyarkaat, njenengan uji saja, sekian juta orang warga Pati ini bagaimana persepsinya.

Tapi sekali lagi saya sampaikan, segala kebijakan saya tidak untuk membuat Pati gaduh, saya tidak punya niat membuat Pati ricuh, tidak ada niatan,” tegas dia.

Dia pun kembali meminta Madun untuk menurunkan tim survei ke pelosok-pelosok desa, untuk menguji apakah masyarakat betul-betul resah dengan kebijakan dan karakter kepemimpinannya.

“Diuji saja di tengah-tengah masyarakat. Betul-betul gaduh akibat karakter saya atau tidak, silakan uji. Turunkan tim survei, jangan ada satu persepsi yang salah kemudian dikembangkan,” kata Sudewo.

Madun, menimpali, jika diminta melakukan survei, dirinya pribadi tidak punya kemampuan, sebab survei seperti itu tentu berbiaya mahal.

Namun demikian, dia meyakini bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 lalu sudah menunukkan bahwa masyarakat resah.

“Ada demo sebesar itu, sudah menunjukkan keresahan masyarakat. Itulah suara masyarakat. Atau masih mau mengatakan itu hanya segelintir orang? Kalau itu keyakinan bapak, monggo.

Tapi menurut saya, itu manifestasi dari apa yang dirasakan masyarakat, termasuk saya,” tegas Madun.

Sudewo menjawab, dirinya sama sekali tidak mengabaikan aspirasi masyarakat pada 13 Agustus lalu.

Hal itu justru jadi pembelajaran bagi dirinya untuk berintrospeksi.

Namun demikian, dia berharap semua pihak bisa melihat secara utuh, mengapa aksi demo 13 Agustus bisa terjadi. Tapi, Sudewo tidak merinci apa yang dia maksud dengan “melihat secara utuh” itu.

Sudewo juga dicecar oleh Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, mengenai mengapa Sekda yang menjabat ketika kebijakan kenaikan PBB-P2 diambil, yakni Jumani, tidak dilibatkan dalam pembahasan kebijakan tersebut.

“Saya melihat konteksnya, tidak mesti setiap kebijakan yang saya ambil sekda harus dilibatkan,” jawab Sudewo.

Madun kemudian menyoal Sudewo yang tidak melibatkan DPRD, sebagai representasi masyarakat, dalam pembahasan kenaikan PBB-P2.

Bahkan, menurut dia, rapat awal kebijakan ini malah dilakukan di rumah pribadi Sudewo di Slungkep.

Dia mempertanyakan, apakah Sudewo menilai kebijakannya cukup partisipatif jika demikian.

“Dengan kawan-kawan DPRD, meskipun tidak saya libatkan dalam pengambilan keputusan ini, tapi dewan sudah membentuk perda.

Kalau mengacu perda nomor 1 tahun 2024, kenaikan PBB 1000 persen lebih, ini di bawah 200 persen, hanya 120 persen (setelah menyampaikan bahwa kenaikan 250 persen adalah kesalahannya ketika mengumumkan ke publik-red.).

Artinya kalau di bawah jauh, tanpa harus kami konsultasikan, anggota dewan secara logika pasti setuju. Kecuali saya menarik di atas ketentuan perda, itu bapak boleh tidak setuju,” tegas Sudewo.

Mengenai rapat di rumah pribadi, Sudewo menilai hal itu bukan masalah. Menurut dia, banyak pejabat daerah lain yang mengadakan rapat di rumah pribadi atau hotel.

Lagipula, menurtu Sudewo, saat itu rumah dinas bupati belum siap ditempati.

Yang terpenting, menurut Sudewo, ada notulen rapat yang jelas.

“Apalagi rapat pengambilan kebijakan bisa bersifat informal dulu sebelum yang formal,” kata dia.

Selanjutnya, Sudewo juga ditanyai soal penunjukan Torang Manurung, yang notabene anggota Tim Suksesnya saat Pilkada, sebagai Ketua Dewan Pengawas RSUD RAA Soewondo.

Sudewo tidak menampik bahwa Manurung memang tim suksesnya. Namun, awalnya dia mempercayakan posisi Ketua Dewas RSUD pada Manurung karena menilai yang bersangkutan punya kemampuan sesuai.

Namun demikian, bukan berarti semua yang dilakukan Manurung dia setujui. Jika keliru tetap dikoreksi.

Sudewo pun mengaku terkejut ketika belakangan tahu bahwa Manurung memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Dewas untuk memberikan “pekerjaan” kepada istrinya sebagai penyuplai bahan baku instalasi gizi RSUD.

“Saya sama sekali tidak tahu. Saya malah terkejut bahwa istrinya Pak Manurung ambil pekerjaan di situ. Saat Bu Rini (direktur RSUD) laporan, saya tanya penunjukannya prosedural dan sesuai peraturan atau tidak. Lalu Pak Manurung langsung saya minta mundur,” tegas dia.

Sudewo juga mengakui penilaiannya terhadap Manurung berubah ketika Manurung melakukan aksi walk-out dari rapat Pansus, setelah dicecar soal dugaan nepotisme terkait penunjukan perusahaan istrinya sebagai penyedia instalasi gizi.

“Terus terang saya kecewa dan jadi punya penilaian berbeda terhadap Pak Manurung setelah kejadian itu (walk-out dari Pansus). Dia tidak menghargai forum Pansus. Itu jadi pembelajaran bagi saya, ketika menunjuk orang harus hati-hati,” kata dia.

Usai rapat Pansus, di hadapan wartawan, Sudewo mengatakan bahwa pihaknya meyakini apa yang diniatkan Pansus adalah baik. 

Hal itu bisa menjadi bahan bagi dirinya untuk berintrospeksi dan melakukan perbaikan ke depan. 

“Saya juga sampaikan, apa yang saya lakukan selama ini dan ke depan in syaa Allah adalah yang terbaik untuk rakyat Pati.

 Mohon dukungan selalu supaya pembangunan Kabupaten Pati lancar dan semakin maju,” ungkap dia.

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya terbuka pada pihak mana pun yang ingin memberikan masukan. Buktinya, pihaknya banyak menerima audiensi dari berbagai pihak.

“Kami terbuka dengan siapa pun, kami sudah terima audiensi dari peternak ayam petelur, petani tembakau, dan semuanya. Kami terbuka,” tegas dia.

Ditanya mengenai kehadiran ratusan pendukungnya, Sudewo menilai bahwa itu adalah wujud simpati masyarakat pada dirinya.

Sementara, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan bahwa pihaknya menerima semua keterangan bupati sebagai catatan Pansus.

Namun demikian, pihaknya tidak bisa menilai apakah jawaban bupati sudah cukup memuaskan.

“Kepentingan kami hanya pendalaman. Kami mengklarifikasi berbagai kebijakan bupati. Kesimpulannya nanti biar teman-teman Pansus yang membahas di internal,” ucap Bandang.

Mengenai beberapa jawaban bupati yang dinilai tidak sesuai dengan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan Pansus sebelumnya, Bandang mengatakan bahwa bupati juga sudah menjawab.

“Tadi disampaikan Pak Bupati, sekarang dikembalikan ke pansus, percaya dengan saya sebagai bupati atau keterangan sebelumnya,” tandas dia. (mzk)