Mitigasi Risiko, KPK Pantau Titik-Titik Rawan Korupsi di Pati

TRIBUNJATENG.COM, PATI – KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III melakukan langkah preventif di Lingkungan Pemkab Pati. 

Tim Korsup KPK menggelar sosialisasi pencegahan korupsi yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran Forkopimda di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (15/4/2026).

Kasatgas Korsup Wilayah III KPK, Azril Zah menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi kepala daerah tingkat provinsi yang digelar Maret 2026. 

Fokus utama pendampingan ini mencakup sektor-sektor krusial yang kerap menjadi celah tindak pidana korupsi.

Baca juga: Aktivis JMPPK Desak Plt Bupati Pati Evaluasi Izin Tambang di Pegunungan Kendeng

• Update Oknum DPRD Aniaya Wanita di Bandungan Semarang, Polisi: Periksa Korban dan Saksi

"Sosialisasi pencegahan korupsi kami memang menekankan mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, sampai pengadaan barang dan jasa, juga manajemen ASN," ujar Azril.

Dia menambahkan bahwa KPK tidak hanya memberikan sosialisasi, melainkan juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memetakan titik rawan di wilayah tersebut. 

DIa menegaskan akan ada target-target terukur dan rencana aksi yang harus dilaporkan secara berkala kepada KPK.

Menanggapi tingginya laporan dugaan korupsi di Kabupaten Pati pada 2025 yang mencapai 64 laporan, Azril membenarkan jumlah tersebut. Namun dia tidak bisa membeberkan substansi laporannya.

Menurutnya, banyaknya laporan merupakan bentuk pengawasan masyarakat atau check and balance terhadap pemerintah daerah.

"Belum tentu juga semua laporan itu ada indikasi korupsi, tapi yang jelas semua laporan yang diterima KPK akan ditelaah," tegasnya.

Azril Zah berharap melalui kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Pati saat ini, terdapat perbaikan prosedur yang signifikan. 

KPK saat ini sedang melakukan mitigasi risiko di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah guna meminimalkan potensi penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur berlaku.

Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa Pemkab Pati secara aktif meminta asistensi KPK, khususnya terkait pengelolaan anggaran infrastruktur yang memiliki risiko tinggi.

Dia menilai, kehati-hatian dalam perencanaan dan pengawasan menjadi kunci utama mencegah penyimpangan.

Baca juga: Bangunan Rusak Parah, SDN Mencon Pati Ungsikan Siswa ke Kantor Desa dan Rumah Warga

• Dendam Karena Cinta 8 Tahun Kandas, Pria di Banjarnegara Sebar Konten Sensitif Sang Mantan

"Insyaa Allah akan kami laksanakan sesuai arahan. Baik melalui e-Katalog maupun mekanisme lain, semuanya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan," ujar Chandra.