Sekolah Terdampak Banjir, Dindik Kota Pekalongan Izinkan Belajar Daring dan Libur

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Pekalongan, berdampak pada aktivitas belajar mengajar di ratusan lembaga pendidikan.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Pekalongan memberikan kelonggaran kepada sekolah terdampak untuk menerapkan pembelajaran daring maupun meliburkan kegiatan belajar mengajar demi keselamatan peserta didik.

Baca juga: Bobby Dirut PT KAI: Jalur Pekalongan-Sragi Ditinggikan 50 Sentimeter

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri, mengatakan banjir berdampak pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pada jenjang PAUD formal, dari 90 lembaga yang ada, sebanyak 45 lembaga atau sekitar 50 persen terdampak banjir.

Sementara itu, PAUD nonformal tercatat sebanyak 173 lembaga, dengan 60 lembaga atau sekitar 34 persen terdampak.

Adapun pada jenjang Pendidikan Nonformal (PNF) atau kesetaraan, dari 14 lembaga, sebanyak 7 lembaga atau 50 persen terdampak.

Sementara pada jenjang Sekolah Dasar (SD), dari total 103 lembaga, tercatat 38 SD atau sekitar 37 persen terdampak banjir.

"Selain sekolah yang terdampak langsung, terdapat satu SD yang tidak terendam banjir namun difungsikan sebagai lokasi pengungsian, yaitu SDN Tirto 03, yang saat ini menampung sekitar 350 pengungsi," ujar Mabruri, Rabu (21/1/2026).

Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari 30 lembaga yang ada, sebanyak 10 SMP atau sekitar 33 persen turut terdampak banjir.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menerapkan kebijakan pembelajaran yang bersifat fleksibel dan situasional.

Sekolah-sekolah, terdampak diizinkan melaksanakan pembelajaran daring, memulangkan peserta didik lebih awal, hingga meliburkan kegiatan belajar mengajar apabila kondisi tidak memungkinkan.

Baca juga: Jalur Kereta Api di Kota Pekalongan Terendam, Menhub Minta Penanganan Cepat dan Terpadu

"Kami menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan. Keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama, sehingga sekolah diizinkan menerapkan pembelajaran daring atau meliburkan kegiatan belajar mengajar," jelasnya.

Mabruri menambahkan, Dinas Pendidikan akan terus memantau perkembangan kondisi sekolah terdampak banjir dan melakukan penyesuaian kebijakan secara bertahap agar proses pembelajaran tetap berjalan sesuai kondisi yang memungkinkan.

"Keselamatan peserta didik tetap menjadi yang utama, namun keberlangsungan proses pendidikan juga kami upayakan tetap berjalan," pungkasnya. (Dro)