Talkshow Konsolidasi Hardiknas 2026, BEM FKIP UNIMMA Soroti Refleksi Pendidikan Nasional

TRIBUNJATENG.COM, MAGELANG - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) menggelar Talkshow Konsolidasi Nasional Hardiknas. 

Dengan tema “Pendidikan Hari Ini, Masa Depan Nanti: Membangun Harapan di Tengah Tantangan”, kegiatan dilaksanakan pada Sabtu (2/5/2026) di Auditorium Kampus 1 UNIMMA.

Talkshow diikuti oleh mahasiswa FKIP, Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) FKIP UNIMMA, serta perwakilan ORMAWA dari kampus lain, yaitu BEM FKIP Universitas PGRI Yogyakarta (UPY).

Kehadiran peserta lintas kampus ini menjadi wujud kolaborasi sekaligus konsolidasi mahasiswa pendidikan dalam merespons berbagai dinamika isu pendidikan nasional.

Gubernur BEM FKIP UNIMMA, Iqbal Sarifudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk melahirkan gagasan kritis dan solutif. 

“Kegiatan ini menjadi langkah kecil untuk terus mendorong lahirnya gagasan yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif demi kemajuan pendidikan Indonesia. Mahasiswa perlu hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengamat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa melalui forum dialog tersebut, mahasiswa diharapkan mampu merefleksikan kondisi pendidikan saat ini sekaligus memperkuat peran sebagai bagian dari civitas akademika yang berkontribusi nyata.

Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber, Dr. Rasidi, M.Pd., dosen FKIP UNIMMA, memaparkan refleksi pendidikan Indonesia pada momentum 2 Mei 2026. 

Ia menyampaikan bahwa meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan digital di kawasan Asia Tenggara, tantangan kualitas akademik masih perlu menjadi perhatian serius. 

“Indonesia memang telah berhasil membangun infrastruktur pendidikan digital yang masif. Namun, secara kualitas literasi dan numerasi, kita masih membutuhkan waktu sekitar lima hingga sepuluh tahun untuk dapat menyamai standar negara seperti Vietnam atau Singapura,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Dr. Rasidi juga menyoroti sepuluh catatan penting terkait kondisi pendidikan di Indonesia.

Masing-masing anggaran pendidikan yang tergerus Program Makan Bergizi Gratis (MBG), nasib guru honorer, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sekolah swasta wajib gratis, dinamika kurikulum dan kebijakan, praktik pungli dan komersialisasi sekolah hingga bahasa Portugis sebagai prioritas bahasa asing. 

“Selain itu, masih ada catatan tentang polemik Sekolah Rakyat vs Sekolah Garuda serta wacana penutupan program studi di tingkat perguruan tinggi. Belum lagi krisis kekerasan, pelecehan, dan pendidikan seks. Dan catatan terakhir dan menjadi PR adalah angka putus sekolah, dimana saat ini sekitar 4,16 juta anak tidak bersekolah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dr. Rasidi juga mengajak mahasiswa untuk membangun pola pikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan. 

“Mindset positif yang bisa ditanamkan untuk mahasiswa pendidikan adalah kita mungkin tidak mewarisi sistem yang ideal, tetapi kita bisa menjadi bagian dari perbaikannya,” pungkasnya.