DPRD Dukung Kebijakan Tarif PBB di Kota Semarang Tidak Naik

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG –  DPRD Kota Semarang mendukung kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD, Suharsono berpendapat kebijakan ini baik karena dinilai mampu memenuhi kepentingan rakyat dan di saat yang sama tidak memberatkan secara finansial.

Saat ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber pendapatan terbesar bagi APBD Kota Semarang, menyumbang sekitar 83 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp 6,2 triliun.

Baca juga: Inilah Sosok Pendaki Wanita Asal Semarang Ngeyel Saat Naik Gunung Sindoro, Ternyata Masih SMP

Baca juga: "Diskon" Vonis Pemerasan PPDS Undip Semarang, Bikin Kuasa Hukum Korban Kecewa Berat

Dana besar ini dialokasikan untuk sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“PBB memang penting bagi pendapatan daerah tapi pemerintah kota juga harus peduli kondisi masyarakat. Jadi, sebaiknya kebijakan yang ditetapkan harus adil dan tidak membebankan masyarakat," katanya dalam keterangannya, Senin (1/10/2025).

Menyadari kondisi ekonomi yang penuh tantangan, Suharsono mendukung jika Pemkot Semarang tidak menaikkan tarif PBB pada tahun 2024 dan 2025.

Menurutnya, keputusan ini sebagai langkah bijak yang bertujuan meringankan masyarakat. Hal ini menurutnya sebagai upaya pemerintah menjaga stabilitas daya beli warga dan mengantisipasi efek buruk ekonomi global.

"Kami berharap masyarakat semakin memahami bahwa PBB punya peran sentral dalam membiayai pembangunan kota demi terciptanya Semarang yang lebih maju dan sejahtera," ungkapnya. (*)