Pendapatan Pajak Capai Rp 2,64 T, Warga Kota Semarang Tak Ada Asuransi dan BPJS Dicover Pemerintah

Ringkasan Berita:

• Realisasi pajak daerah Kota Semarang mencapai Rp 2,64 triliun hingga 19 Desember 2025 atau 85,44 persen dari target.
• Capaian ini menjadi fondasi kuat bagi Pemkot Semarang dalam mewujudkan kemandirian fiskal.
• Pajak masyarakat dikembalikan dalam bentuk peningkatan layanan publik, khususnya kesehatan dan pendidikan.

TRIBUNJATENG.COM - Pemerintah Kota Semarang menyatakan optimistis dapat merealisasikan kemandirian fiskal setelah realisasi pendapatan pajak daerah mencapai Rp 2,64 triliun hingga 19 Desember 2025.

Capaian tersebut menjadi indikator kuat kemampuan keuangan daerah dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah tersebut setara dengan 85,44 persen dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pencapaian ini menjadi fondasi penting bagi Pemkot Semarang dalam memperkuat ketahanan fiskal di tengah dinamika kebijakan anggaran nasional.

"Realisasi pajak daerah mencapai Rp 2,64 triliun, sebuah capaian sekitar 85,44 persen yang menjadi fondasi kuat kemandirian fiskal Kota Semarang," kata Agustina, Jumat (26/12/2025). 

Ia menilai capaian tersebut patut diapresiasi, mengingat sejumlah daerah lain masih menghadapi tantangan akibat penyesuaian dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

Baca juga: Miris Remaja 14 Tahun Asal Banyumas Jadi PSK di Tangerang, Dijual Ortunya Sendiri Saat Usia 12 Tahun

Baca juga: Tampang Dosen Berstatus ASN Ludahi Kasir Swalayan, Emosi Ditegur Serobot Antrean

Baca juga: Viral Aksi Emak-emak Incar dan Curi Gelang Emas Anak di Rita Supermall Tegal

Kondisi ini menunjukkan kemampuan Kota Semarang dalam mengelola potensi pendapatan daerah secara optimal.

Lebih lanjut, Agustina menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mengembalikan setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas.

Layanan di sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur disebut menjadi prioritas utama pemanfaatan pendapatan daerah tersebut.

"Kita ada 280.000 orang yang mendapatkan layanan UHC, kalau sakit di Kota Semarang, itu berarti pergi saja ke rumah sakit atau Puskesmas terdekat. 

Yang tidak punya asuransi atau terlambat membayar BPJS akan di-cover oleh Pemerintah Kota Semarang," tegasnya.

Selain kesehatan, dia juga memaparkan rencana peningkatan jumlah sekolah gratis serta inovasi di sektor transportasi publik pada tahun mendatang.

"Transportasi kita akan mulai percobaan satu jalur dengan bis listrik di tahun 2026, dan para pekerja rentan serta guru dengan gaji kecil nanti kalau naik BRT tiketnya hanya seribu rupiah," tambahnya. 

Pemerintah Kota Semarang juga meluncurkan Calendar of Event tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan pariwisata seiring bertambahnya rute penerbangan internasional di Bandara Ahmad Yani.

"Semarang akan menjadi tujuan dari penerbangan internasional banyak sekali, artinya pariwisata semakin besar, berarti calendar of event-nya harus ditambah banyak," kata Agustina.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com