Pemkot Bahas Pembaruan Perwal SPMB 2026, Sekolah Swasta Gratis Masuk Sistem

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mulai membahas penyempurnaan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2026.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan, Perwal SPMB memang diterbitkan setiap tahun sehingga perlu diperbarui sebelum digunakan kembali.

"Karena Perwal-nya itu berbunyi setiap tahun, maka setiap tahun harus dilakukan pembaharuan, update. Tapi bahwa perwal yang lama mengenai penerimaan siswa baru itu sudah excellent 'bagus sekali'," katanya di sela FGD SPMB di Balaikota, Jumat (27/2/2026).

Baca juga: Di Bawah Kepemimpinan Agustina-Iswar Akses Pendidikan Terbuka Lebar

Ia menjelaskan, sebelum penerbitan Perwal terbaru, Pemkot menggelar forum diskusi kelompok (FGD) bersama praktisi dan akademisi pendidikan untuk mengevaluasi aturan sebelumnya.

Evaluasi dilakukan guna mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Perwal SPMB tahun 2025, misalnya, ia menyebut sebut telah mendapat apresiasi dan menjadi rujukan sejumlah daerah lain yang melakukan studi banding terkait sistem penerimaan murid baru di Kota Semarang. Namun kata dia, Pemkot tetap membuka ruang perbaikan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan perkembangan program sekolah swasta gratis di Kota Semarang. Saat ini terdapat 133 sekolah swasta yang terlibat dalam program tersebut, meningkat dari sebelumnya 126 sekolah.

Namun demikian, Pemkot menilai belum memungkinkan untuk menggratiskan seluruh sekolah swasta karena keterbatasan kemampuan anggaran.

Sebagai alternatif, lanjutnya, Pemkot tengah mengkaji skema bantuan beasiswa yang diberikan langsung kepada siswa di sekolah swasta, khususnya bagi siswa yang membutuhkan namun berada di sekolah yang tidak sepenuhnya masuk program gratis.

"Kita sedang upayakan mencari peraturan yang mendukung, bagaimana kita bisa memberi beasiswa kepada anak-anak langsung ke sekolah, tapi parsial. Kalau ini kan satu sekolah hanya diberi hibah supaya mereka tidak memungut pada orang tua siswa, satu sekolahan ini," terangnya.

Menurut Wali Kota, dalam satu sekolah bisa saja hanya terdapat tiga hingga empat siswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Skema pembiayaan untuk kategori ini masih dalam tahap pencarian formulasi yang tepat.

"Bagaimana dengan anak-anak yang berada di lingkaran sini misalnya? Jadi di dalam satu sekolah nanti yang butuh beasiswa itu hanya tiga sampai empat anak. Bagaimana caranya secara sistematis mereka kita bantu? Ini yang belum ketemu," ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, pembiayaan bantuan pendidikan tersebut masih memanfaatkan mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sementara itu, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk skema serupa disebut masih menunggu kejelasan aturan turunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekarang kita tinggal menunggu peraturan turunannya. Kalau peraturan turunannya sudah ada, bisa selesai. Untuk tahun ajaran baru ini ya terpaksa kita manual terlebih dahulu, menggunakan forum-forum CSR, mengkomunikasikan kepada pihak-pihak swasta yang punya CSR untuk kita mengajukan nama-nama siswa untuk dibantu," imbuhnya.

Pilihan Ketiga Sekolah Swasta Gratis Masuk Sistem SPMB 2026