DPRD Soroti Pencopotan Direksi PDAM Tirta Moedal Semarang: Ada Kesan Tergesa-gesa

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pencopotan Direksi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang menjadi sorotan. Dewan Pengawas (Dewas) PDAM menyebut keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan berdasarkan hasil evaluasi.

Dewan Pengawas PDAM Tirta Moedal Semarang, Dio Hermansyah menyebut, evaluasi dilakukan secara rutin setiap triwulan, semester, dan tahunan.

"Namanya Dewas itu selalu melakukan evaluasi dari per triwulan, per semester, dan per tahun," kata Dio, Minggu (12/10/2025).

Baca juga: Pencopotan Direksi PDAM Tirta Moedal Semarang Dinilai Mendadak, Dewas hingga DPRD Beri Tanggapan

Dalam evaluasi terakhir, lanjut Dio, Dewan Pengawas menemukan adanya indikasi pemborosan anggaran. 

Menurutnya hal itu bertentangan dengan upaya efisiensi sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden.

"Hasil evaluasi juga menemukan adanya beberapa pemborosan karena Instruksi Presiden harus melaksanakan efisiensi. Dan kemarin masih ada tanggungan penyidikan di Polda Jateng yang sampai sekarang belum tuntas," katanya.

Menurutnya, kinerja direksi tergolong baik dalam beberapa aspek. Adapun dia menyebut masa jabatan yang telah mencapai enam tahun menjadi pertimbangan penting bagi yang memiliki wewenang, dalam hal ini Wali Kota Semarang untuk melakukan penyegaran kepemimpinan.

"Kalau kinerja bagus, direksinya bagus. Tetapi namanya sudah ada 6 tahun, saya kira pemilik akan memberikan kesempatan untuk lebih maju lagi, sehingga kami menyarankan kepada direksi patuh dan tunduk secara hukum," ungkapnya.

Dia juga mengimbau agar direksi yang telah diberhentikan tunduk pada aturan dan menghormati keputusan resmi yang telah dikeluarkan.

"Kami menyarankan kepada direksi patuh dan tunduk secara hukum. Nanti kalau tetap masih seperti itu, saya minta Satpol PP untuk membantu dalam penegakan Perda," ujarnya.

Baca juga: Wali Kota Agustina Wilujeng Tegaskan Komitmen Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Semarang

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyebutkan pencopotan itu dilakukan untuk memberikan ruang bagi pengelolaan baru yang lebih profesional dan berpikiran maju.

Menurutnya, langkah ini juga bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas layanan publik.

"Bukan hanya untuk PDAM, tetapi juga PT Bhumi Pandanaran Sejahtera dan Semarang Zoo. Kami ingin ketiga badan usaha ini memiliki bisnis yang semakin maju."

"Mereka dilepas dulu, kemudian diminta membuat business plan dan memaparkannya di depan tim," kata Agustina.

Wali Kota menjelaskan, momentum pergantian direksi juga untuk mengintegrasikan ketiga BUMD agar lebih optimal.

Menurutnya, PDAM memiliki potensi besar dan butuh regulasi baru pengelolaan air tanah, bantuan SPALT yang sudah berjalan serta kemungkinan pengembangan sumber air di wilayah timur Kota Semarang. 

"Sangat besar modal yang diberikan Pemkot Semarang kepada masing-masing BUMD, sehingga strategi bisnis dan layanan perlu diperbarui," katanya. 

Ia juga mengklaim proses pencopotan direksi BUMD tersebut bahkan sudah melalui kajian Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip). Direksi lama tetap berkesempatan mendaftar kembali melalui open bidding yang akan diumumkan ke publik dalam waktu dekat. 

"(Direksi lama) masih boleh mendaftar kembali. Sistemnya bisa open bidding atau mekanisme lain yang diumumkan ke publik," ucapnya.

Baca juga: Bitcoin Tembus Rp1,9 Miliar, Trader Semarang Masih Wait and See

Terkesan Tergesa-gesa

Di sisi lain, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo menyoroti proses pemberhentian jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang yang dinilai dilakukan terlalu tergesa-gesa.

Dia menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan secara lebih komunikatif dan berjenjang, agar tidak menimbulkan kegaduhan atau ketidakpastian di internal perusahaan.

Joko Widodo menyampaikan, proses pemberhentian memang merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun idealnya dilakukan melalui komunikasi yang baik antara pihak Pemkot, Dewan Pengawas, dan jajaran direksi.

“Kami di Komisi B memahami bahwa pengangkatan maupun pemberhentian direksi adalah kewenangan pemerintah daerah."

"Namun, prosesnya perlu dilakukan secara smooth, beretika, dan komunikatif agar tidak menimbulkan kesan tergesa atau mengabaikan prinsip profesionalitas,” ujarnya.

Joko menilai, langkah pemberhentian yang dilakukan secara cepat tanpa komunikasi yang cukup bisa menimbulkan pertanyaan publik mengenai dasar dan urgensinya.

“Yang kami soroti bukan keputusan pemberhentian itu sendiri, tetapi cara dan waktunya. Kalau dilakukan secara tiba-tiba, publik bisa menilai ada sesuatu yang tidak semestinya."

"Padahal, hal-hal seperti ini bisa dikelola dengan komunikasi yang baik,” tegasnya. (*)