Sorot Jabatan 8 Kepala Dinas dan 44 Lurah Kosong, DPRD Kota Semarang Nilai Kinerja OPD Tak Optimal

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi A DPRD Kota Semarang mendesak Pemkot untuk segera mengisi sejumlah posisi jabatan yang masih kosong, baik di tingkat dinas maupun kelurahan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Abdul Majid, menyebut ada delapan posisi kepala dinas dan 44 jabatan lurah yang hingga kini belum terisi.

"Rangkap jabatan itu memang enggak apa-apa, 'tidak masalah', tapi alangkah baiknya kalau bisa tidak terlalu lama. Apalagi untuk jabatan-jabatan yang strategis, seperti Dinas Perkim dan Dinas Sosial,” ujar Abdul Majid, kemarin.

Menurutnya, kekosongan jabatan tersebut membuat sejumlah kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi tidak optimal, terlebih ketika jabatan strategis diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

"Nah, kan kalau misalnya dia kepala dinasnya Plt, itu kan kurang gercep 'cepat' ya. Jadi saya mohon nanti Bu Wali segera untuk jabatan-jabatan yang strategis ini betul-betul segera untuk diisi, jangan sampai Plt," terangnya.

Abdul Majid mengungkapkan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Wali Kota Semarang. Ia menilai jabatan-jabatan penting harus segera diisi oleh pejabat definitif agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.

"Misalnya, pimpinan daerah seperti kelurahan. Kepala Kelurahan itu kan ada 44 posisi yang kosong. Ditambah lagi dengan dinas, ada delapan yang kosong. Ini menjadi PR yang sangat berat buat Wali Kota. Apalagi sekarang kondisinya, antara Oktober, November, Desember hujan deras. Kondisi Semarang banjir di mana-mana: kawasan Tlogosari banjir, Kaligawe banjir. Ini kan perlu penanganan, baik itu secara struktural, infrastruktur, pembangunan, dan terutama adalah sosialnya," terangnya.

Komisi A, lanjut Majid, telah berkoordinasi dengan bagian kepegawaian dan inspektorat untuk mempercepat proses pengisian jabatan tersebut.

"Kami juga minta ke Bagian Inspektorat untuk segera diisi. Sudah segera diajukan ke Bu Wali, terutama yang kemarin sudah kami rapatkan di Komisi A yaitu tentang jabatan-jabatan lurah yang kosong," imbuhnya.

Sebelumnya, Tribun Jateng memberitakan, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono memaparkan, sedikitnya delapan jabatan strategis saat ini tengah lowong, antara lain Dinas Perhubungan; Dinas Pendidikan; Badan Pendapatan Daerah; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; Dinas Sosial; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Direktur Rumah Sakit Wongsonegoro (RSWN), serta Dinas Perindustrian, yang kosong pada 1 November karena pejabat lama pensiun.

“Total ada sekitar delapan jabatan yang ditinggalkan," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga beberapa posisi kepala bidang yang akan diisi. "Termasuk pengisian lurah, pengisian kasi-kasi yang ada di kelurahan," bebernya.

Lebih lanjut, Joko menambahkan, dalam proses seleksi pejabat kali ini, Pemkot Semarang juga akan melibatkan akademisi dan pakar manajemen bisnis.

Selanjutnya, pengisian jabatan akan dilakukan menggunakan sistem manajemen talenta berbasis teknologi informasi (IT), yang telah mendapat izin resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Ini dilakukan untuk bisa memilih dan memilah kader-kader yang terbaik untuk pengisian-pengisian jabatan yang kosong," imbuhnya. (Idayatul Rohmah)