Bupati Kudus Minta Kepala SPPG Ngantor di Puskesmas Terdekat

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris meminta kepada setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk berkantor di Puskesmas terdekat setiap hari.

Hal itu agar kepala SPPG mengenal dengan bisa berkomunikasi langsung dengan Puskesmas sebagai kepanjangan tangan Dinkes Kabupaten Kudus.

“Setiap Kepala SPPG di Kudus silakan ngantor di Puskesmas terdekat agar ketika ada apa-apa mereka bisa saling kenal dan langsung komunikasi dengan baik,” ujar Sam’ani Intakoris saat meresmikan SPPG Kaliputu Kudus, Minggu (19/10/2025).

Baca juga: Bupati Kudus Canangkan Program ASN Belanja di Pasar Tradisional Setiap Jumat

SPPG di Kaliputu ini merupakan SPPG ke-21 di Kabupaten Kudus yang sudah beroperasi di Kabupaten Kudus. 

Kata Sam’ani, kebutuhan SPPG atau dapur umum dalam rangka menjalankan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kudus membutuhkan 81 SPPG.

“Ini masih 60 SPPG yang mulai dikerjakan. Kalau tidak ada kendala, akhir tahun sudah selesai semua dan beroperasi,” kata Sam’ani.

SPPG di Kaliputu ini berada di bawah naungan Yayasan Bakti Semesta Utama.

Muis Toni mitra SPPG Kaliputu mengatakan, pada awalan ini SPPG Kaliputu akan menyediakan 2.916 porsi makan untuk 16 sekolah di Kecamatan Kota Kudus.

Siswa yang bakal menerima makanan dari SPPG Kaliputu terdiri siswa sejak jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Untuk menu makanan, setiap hari ditentukan oleh ahli gizi.

Baca juga: Kejutan, Tim Sambo Jateng Amankan Tiga Medali Emas di Hari Pertama PON Bela Diri 2025 Kudus

“Untuk porsi makanan yang akan kami sediakan nanti maksimal mencapai 4.100 porsi. Jadi bertahap,” katanya.

Sam’ani melanjutkan, untuk jalannya program MBG di Kabupaten Kudus selama ini tidak ada kendala berarti. Dalam setiap pelaksanaan, pihaknya senantiasa menjalin koordinasi dengan Kodim, Polres, dan Dinkes.

Untuk menghindari keracunan, pihaknya meminta kepada setiap SPPG untuk intens menjalin komunikasi dengan Puskesmas terdekat. Misalnya ketika perlu adanya pengecekan kandungan makanan secara lebih rinci, SPPG bisa menghubungi Puskesmas untuk dilakukan pengecekan.

Kemudian pihaknya juga meminta kepada setiap SPPG untuk memasang CCTV. Nantinya CCTV tersebut akan terhubung ke Kodim, Polres, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ini untuk memantau aktivitas mereka tanpa mengganggu standar operasional mereka,” kata Sam’ani. (*)