Kemendagri Terjun Langsung ke Wonosobo, Siskamling dan Program Pro Rakyat Jadi Sorotan

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) di berbagai daerah.

Termasuk di Wonosobo, Kamis (11/9/2025) malam, langkah ini diambil untuk memastikan kondusivitas wilayah tetap terjaga.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Sri Purwaningsih, menjelaskan bahwa timnya datang atas arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri. 

"Kami tim dari Kementerian Dalam Negeri mendapatkan tugas dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memastikan seluruh daerah terjaga kondusivitasnya," tuturnya.

Baca juga: Pemkab Wonosobo Pacu Transparansi Desa Lewat OpenSID

Di Kabupaten Wonosobo, Sri Purwaningsih mengapresiasi laporan dari Sekretaris Daerah (Sekda) yang menyatakan bahwa arahan menteri telah dijalankan. 

Arahan-arahan ini mencakup berbagai upaya untuk menjaga ketertiban umum, seperti pelaksanaan rapat Forkopimda, duduk bersama tokoh masyarakat, serta menggelar doa kedamaian. 

Selain itu, menteri juga menginstruksikan agar program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial digencarkan, sementara kegiatan seremonial yang bersifat pemborosan dan menampilkan kemewahan ditunda.

Pentingnya kesederhanaan juga ditekankan, baik dalam acara pribadi maupun penggunaan bahasa yang santun dan menenangkan saat berbicara di depan publik. 

Arahan lain termasuk perbaikan fasilitas yang rusak secepat mungkin dan memastikan setiap kepala daerah berada di wilayahnya untuk mengendalikan situasi. 

Terakhir, menteri juga meminta pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat RW/RT.

Meskipun demikian, Sri Purwaningsih berpesan agar arahan ini tidak berhenti. 

"Saya berpesan pada Bapak Sekda, seluruh arahan tadi, jangan dilakukan sekali dan kemudian dianggap selesai, tapi terus lakukan secara intensif," imbuhnya.

Sri Purwaningsih juga menyoroti tantangan terbesar saat ini, yaitu media sosial. Menurutnya, penggunaan handphone dan media sosial menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban.

"Sekarang ini tantangan kita di dalam menyelenggarakan urusan apapun itu adalah jempol kita, handphone kita, dan bermedia sosial," jelasnya.

Oleh karena itu, ia meminta jajaran pemerintah dan Forkopimda untuk bijak dalam bermedia sosial. 

"Apabila ada hal-hal yang kurang tepat, segera diingatkan, take down. Ini yang menjadi arahan Bapak Menteri," ujarnya. 

Ia juga berharap pihak berwajib dapat mengidentifikasi dan menindak pihak-pihak yang memproduksi konten-konten negatif, demi mencegah dampak yang tidak konstruktif bagi daerah. (ima)