DPRD Wonosobo Dorong Penguatan Sekolah Rakyat Lewat Pengadaan Lahan dan Pembinaan Karakter

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Ketua Komisi D DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistira, menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah. 

Menurutnya, program ini adalah terobosan konkret dalam menjawab persoalan akses pendidikan, khususnya untuk anak-anak dari keluarga miskin.

“Saya rasa ini merupakan program yang bagus dan harus dicukupi dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah, terutama dari kalangan masyarakat yang miskin, terutama di desil 1 dan 2,” kata Suwondo, Selasa (23/9/2025).

Baca juga: Di Balik Tembok Asrama Sekolah Rakyat Wonosobo, Kisah Siswa Rela Tak Pulang Demi Meraih Masa Depan

Menurutnya, banyak anak di Wonosobo yang selama ini tidak punya kesempatan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA karena kendala biaya. 

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, peluang mereka untuk mengakses pendidikan formal semakin terbuka lebar.

“Mereka punya kesempatan yang lebih luas untuk bisa mencapai pendidikan tingkat atas. Karena ini dibantu, diseleksi dari keluarga yang tidak mampu, dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah,” ucapnya.

Suwondo mengatakan sempat ikut meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 35 Wonosobo yang berlokasi di BLK Kertek, saat launching pada 15 Agustus.

Suwondo menyebut fasilitas yang tersedia saat ini sudah cukup layak, terutama setelah proses renovasi.

“Setelah gedung BLK direnovasi saya pikir sudah cukup representatif. Ruang belajar sudah bagus, tempat penginapan juga sudah layak,” ujarnya.

Namun, ia tetap mencatat sejumlah kekurangan, khususnya terkait kapasitas kamar tidur siswa.

“Satu ruangan masih digunakan oleh delapan anak. Barangkali ke depan, kalau memungkinkan, ruangannya bisa lebih luas agar anak-anak punya privasi. Kalau terlalu banyak dalam satu kamar, kan tidak nyaman,” lanjutnya.

Fasilitas makan bersama juga sudah ada, tapi perlu pembenahan dari sisi menu dan kecukupan gizi.

"Tinggal menunya yang perlu diatur. Pertama, harus memenuhi standar gizi. Kedua, harus ada variasi agar anak-anak tidak bosan,” ungkapnya.

Sebagai sekolah berbasis asrama, Suwondo berharap model ini bisa dimaksimalkan bukan hanya untuk pendidikan akademik, tapi juga pembinaan kepribadian dan karakter siswa.

“Model asrama tentu sistemnya tidak jauh beda dengan boarding school atau pondok pesantren. 

Saya berharap, selain pendidikan formal, mereka juga mendapat bimbingan agama di malam hari,” tambahnya.

Ia mendorong pemerintah daerah menghadirkan ustadz untuk mengisi waktu malam dengan kegiatan ngaji dan pembinaan spiritual. 

Aktivitas seperti sholat berjamaah hingga sholat dhuha bisa menjadi bagian dari rutinitas harian siswa.

Menurutnya ini penting untuk membangun karakter anak. Jangan hanya dibekali ilmu pengetahuan umum, tapi juga nilai-nilai agama dan moral.

Program Sekolah Rakyat difokuskan di jenjang SMA. Suwondo menilai keputusan ini sudah tepat, karena Wonosobo masih kekurangan sekolah negeri tingkat menengah atas.

Fenomena anak-anak yang tidak bisa diterima di sekolah negeri karena zonasi menjadi masalah tahunan. 

Ini menandakan adanya kesenjangan antara minat masyarakat dan kapasitas lembaga pendidikan yang ada.

Saat ini, Sekolah Rakyat di BLK Kertek Wonosobo masih dalam tahap rintisan. 

Pemerintah daerah menyatakan niat untuk mencarikan lahan yang lebih luas, sekitar 8-10 hektare, agar sekolah ini bisa dikembangkan lebih maksimal.

DPRD pun menyatakan dukungannya.

“Kami sudah sering koordinasi dengan Bupati. Bahkan sebelum pembahasan APBD Perubahan, kami sudah dorong agar pengadaan tanah bisa dilakukan,” jelas Suwondo.

Namun, keterbatasan anggaran membuat wacana pengadaan tanah sempat terhambat. Bahkan muncul opsi pemda mengambil utang daerah. 

DPRD meminta eksekutif untuk tidak gegabah dan harus berkonsultasi ke kementerian terkait terlebih dahulu.

“Kami minta eksekutif konsultasi dulu dengan kementerian agar aman secara regulasi. Kementerian juga menyarankan utang baru dibahas saat APBD penetapan, bukan perubahan,” terangnya.

Karena itu, DPRD memastikan akan mengawal penuh rencana ini di pembahasan APBD 2026 mendatang.

“Insyaallah dalam APBD 2026 kami akan komitmen mengawal ini. Kita harus bisa membeli tanah yang cukup dan representatif,” tegasnya.

Hal yang paling disoroti Suwondo adalah potensi besar yang sudah disiapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. 

Jika lahan tidak segera disediakan, bantuan pembangunan gedung dan fasilitas lainnya bisa batal atau tertunda.

Baca juga: Menguji Hati Nurani DPRD Banyumas: Terima Tunjangan Rp42 Juta Ketika 279 Ribu Warga Masih Miskin

“Anggaran dari Kementerian Sosial sudah siap. Jangan sampai potensi besar ini gagal hanya karena kita tidak menyiapkan lahannya,” sarannya.

Tanah yang nantinya dibeli akan dihibahkan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari sinergi lintas sektor. 

Karena itu, DPRD menilai perlu komitmen bersama agar program Sekolah Rakyat ini benar-benar berjalan maksimal dan berkelanjutan. (ima)