Kasus Baru Stunting Jadi Tantangan Pemkab Wonosobo, Begini Solusinya

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemkab Wonosobo masih menghadapi tantangan berat dalam menekan angka stunting baru sepanjang 2025. 

Sekretaris Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo, Aryati Prabandari menyampaikan, kemunculan kasus baru tetap tinggi meskipun program intervensi sudah berjalan di setiap kecamatan.

Dalam Evaluasi Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Pendopo Bupati Wonosobo, Senin (8/12/2025) Aryati menjelaskan bahwa pelaksanaan rembuk stunting tahun ini disesuaikan kondisi di lapangan. 

Baca juga: Disparbud Gandeng Sekolah Sukseskan Gerakan Bangga Bela Beli Wisata Lokal Wonosobo

“Ini memang mendasari dari yang disampaikan Bupati Wonosobo, diupayakan untuk lebih mendekatkan diri TPPS kabupaten ini kepada TPPS kecamatan,” ujarnya.

Temuan paling menonjol tahun ini adalah masih tingginya kasus stunting baru.

Aryati menegaskan bahwa pergerakannya tidak menunjukkan penurunan signifikan.

“Jumlah stunting baru dari Januari sampai Oktober, hampir stagnan di angka kira-kira seribuan,” jelasnya. 

Data terbaru dari Januari hingga Oktober 2025 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kasus stunting baru di Kabupaten Wonosobo, yang mencapai puncaknya pada Juni sebanyak 1.190 kasus.

Angka besar tersebut membuat upaya penanganan di tingkat kecamatan seperti laporan Camat Kejajar, Garung, dan Mojotengah hari ini belum menunjukkan penurunan jumlah anak stunting yang signifikan. 

“Jumlah anak stuntingnya itu ternyata tidak berkurang karena munculnya stunting baru,” ujar Aryati.

Beberapa wilayah di Wonosobo mencatat angka stunting tertinggi khususnya di daerah bagian atas seperti Kecamatan Kejajar, kemudian Kertek bagian atas, dan Sapuran bagian atas.

Selain faktor geografi dan ketersediaan layanan, penelitian pada akhir 2024 menemukan kemungkinan pengaruh kekurangan yodium.

Namun Aryati menegaskan bahwa inti persoalan ada pada perilaku dan pengasuhan. 

"Poinnya ada di pola asuhnya, ada di bagaimana perilaku masyarakatnya,” jelasnya.

Menurut Aryati, stunting tidak hanya dipengaruhi asupan gizi balita.

Dia menegaskan bahwa masalah sering muncul jauh sebelum kehamilan.

Baca juga: Awas Cuaca Ekstrem di Wonosobo, Bupati Afif Nurhidayat: Perkuat Mitigasi

“Pada saat ibunya hamil, menyusui, atau saat masih remaja jadi calon pengantin, itu ada masalah-masalah kekurangan gizi,” terangnya. 

Kondisi ini menyebabkan remaja putri hingga ibu hamil yang mengalami kecukupan energi kronis (KEK) lebih berisiko melahirkan anak stunting.

Karena itu, fokus penanganan 2025 diarahkan pada pencegahan dari hulu, bukan hanya penanganan saat anak sudah mengalami stunting.

Aryati menambahkan, Wonosobo sebenarnya berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 29 persen pada 2023 menjadi 23,9 persen di 2024.

Namun angka tersebut masih belum memenuhi target RPJMD nasional, provinsi, dan daerah.

“Langkah kami tentu saja di akhir tahun ini adalah menyusun rekomendasi agar di awal 2026 bisa mulai melaksanakan berbagai rekomendasi sesuai kewenangan perangkat daerah,” kata Aryati.

Rekomendasi tersebut akan dibahas dalam rapat TPPS tingkat kabupaten agar masing-masing OPD dapat mengalokasikan anggaran dan program sesuai kebutuhan.

Aryati menegaskan bahwa persoalan utama bukan kurangnya layanan intervensi, melainkan minimnya edukasi. 

“Bukan pada penyediaan layanannya tapi faktor lain yang timbul karena kurangnya edukasi atau informasi yang sampai kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, 2026 akan fokus pada peningkatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) secara masif. 

“Bukan berarti tahun-tahun sebelumnya kita tidak melakukan edukasi, tapi hanya kurang masif semua pihak perlu memasifkan KIE-nya,” tutupnya. (*)