47 Masjid di Wonosobo Terima SK UPZ, Priyo: Perkuat Pengelolaan Zakat

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Upaya memperkuat pengelolaan zakat di masjid terus dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Wonosobo. 

Salah satunya melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kepada puluhan masjid di Wonosobo.

47 SK UPZ Masjid diserahkan dalam kegiatan yang digelar di Ruang Mangunkusumo Setda Kabupaten Wonosobo, Rabu (11/3/2026). 

Penyerahan ini sekaligus menjadi bagian dari agenda Baznas dalam mendorong pengelolaan zakat yang lebih terorganisasi melalui program Menara Masjid.

Ketua Baznas Kabupaten Wonosobo, H Priyo Purwanto mengatakan, selain penyerahan SK, Baznas juga menggelar bimbingan teknis bagi para pengurus UPZ. 

Baca juga: THR ASN di Wonosobo Belum Cair, Kepala BPPKAD: Masih Tunggu Regulasi Pusat

• Pemkab Wonosobo Aktifkan 35 CCTV untuk Pantau Arus Mudik Lebaran 2026

"Peserta yang diundang terdiri dari ketua UPZ dan admin dari masing-masing masjid," ungkapnya.

Menurut Priyo, pelatihan tersebut bertujuan agar pengelolaan zakat masjid dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terpantau melalui sistem digital.

Dalam sistem yang diterapkan Baznas, pengumpulan dan penyaluran zakat oleh UPZ masjid akan dicatat melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba). 

Melalui sistem ini, seluruh aktivitas dapat dipantau secara langsung oleh Baznas hingga ke tingkat pusat.

Priyo menjelaskan, pelaporan tersebut bersifat teknis dan menitikberatkan pada data angka dari setiap kegiatan zakat di masjid.

“Diharapkan semua kegiatan Menara Masjid ini, UPZ Masjid, langsung bisa dimonitor oleh Baznas dan kegiatannya itu nanti langsung laporan ke pusat melalui aplikasi,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa Baznas hanya menerima laporan berupa angka atau data transaksi.

Sementara pengelolaan kegiatan tetap dilakukan oleh masing-masing UPZ masjid.

“Uang sekian, digunakan tasaruf untuk ini, untuk itu, dan sebagainya itu kami hanya angkanya,” katanya.

Program nasional Menara Masjidi oleh Baznas RI ini bertujuan untuk mendorong setiap masjid memiliki unit pengumpul zakat yang aktif.

Di Kabupaten Wonosobo, jumlah masjid yang telah mengajukan pembentukan UPZ terus bertambah. 

Namun hingga Ramadan tahun ini, Baznas baru menerbitkan 47 SK baru untuk masjid yang mengajukan permohonan.

“Saat ini baru 47 masjid di Wonosobo, 47 itu baru kami terima permohonan selama Ramadan ini,” ujar Priyo.

Secara keseluruhan, Baznas mencatat sudah ada ratusan masjid yang memiliki SK UPZ, meski belum semuanya berjalan efektif.

“Sudah terbentuk sekira 400. Belum semuanya. Jadi sudah ber-SK, tapi kebanyakan juga belum efektif semua,” ungkapnya.

Baca juga: Sekda Wonosobo Tekankan Sinergi Jelang Idulfitri 2026, Konsumsi BBM dan LPG Diproyeksi Meningkat

• Jejak Ulama dan Sejarah Pesantren di Makam KH Asy’ari dan KH Muntaha Deroduwur Wonosobo

Menurut Priyo, kendala yang sering muncul dalam operasional UPZ masjid adalah ketersediaan tenaga admin yang mengelola pelaporan digital.

“Masih banyak kendala. Mungkin adminnya, mencari admin mungkin sudah susah juga,” katanya.

Dia berharap pengelolaan zakat di tingkat masjid dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan terintegrasi dengan sistem nasional Baznas.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Wonosobo Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Satriyatmo mengapresiasi langkah Baznas dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat melalui pembentukan UPZ di masjid.

Dia menilai keberadaan SK UPZ bukan hanya dokumen administratif semata, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam mengelola dana umat.

“Dengan adanya SK ini, pengelolaan zakat di masjid memiliki payung hukum yang jelas."

"Hal ini harus menjadi semangat untuk mengelola dana umat secara transparan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Satriyatmo.

Dia juga menekankan pentingnya prinsip “3 Aman” dalam pengelolaan zakat, yakni aman regulasi, aman syar’i, dan aman bagi NKRI.

Menurutnya, digitalisasi melalui aplikasi Menara Masjid diharapkan mampu membantu optimalisasi potensi zakat di Wonosobo agar lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. (*)