RKPD 2027, Wonosobo Targetkan IPM 72,78 dan Kemiskinan Turun 12,96 Persen

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Wonosobo menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. 

Hal itu disampaikan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat saat memaparkan capaian pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.

Dalam paparannya, Afif menyebut pertumbuhan ekonomi Wonosobo meningkat dari 3,68 persen pada 2021 menjadi 5,02 persen pada 2025. 

Sementara itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 17,67 persen pada 2021 menjadi 13,34 persen pada 2025.

Baca juga: Pospam Lebaran di Wonosobo Bertambah Jadi 7 Titik, Jalur Wisata Dieng Jadi Perhatian

• Alhamdulillah, Buruh Gendong hingga Petugas Kebersihan di Wonosobo Terima Paket Sembako

“Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang inklusif mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (13/3/2026).

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo juga mengalami peningkatan dari 68,43 pada 2021 menjadi 71,50 pada 2025. 

Tingkat pengangguran terbuka pun menurun dari 5,26 persen pada 2021 menjadi 3,99 persen pada 2025.

Menurut Afif, berbagai capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Tono Prihantono menjelaskan bahwa dalam penyusunan RKPD 2027 pemerintah daerah telah menetapkan sepuluh prioritas pembangunan daerah.

10 prioritas tersebut meliputi transformasi perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif, transformasi SDM yang produktif dan berkualitas, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inklusif.

Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan transformasi infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, serta penurunan ketimpangan pendapatan.

Prioritas lainnya adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat, penguatan harmonisasi keberagaman, peningkatan kelestarian lingkungan hidup, serta pelestarian warisan budaya daerah.

“Prioritas pembangunan ini disusun untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Dalam RKPD 2027, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah target indikator pembangunan. 

Angka kemiskinan ditargetkan turun menuju kisaran 13,33 hingga 12,96 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai 72,78.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan berada pada kisaran 5,50 hingga 5,90 persen, Indeks Ketimpangan Gender ditargetkan turun menjadi 0,264-0,245, serta pendapatan per kapita masyarakat diharapkan meningkat menjadi Rp37-38 juta. (*)