Peringatan HKG PKK, Wonosobo Teken Kerja Sama Penguatan Digital dan Legalitas UMKM

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemkab Wonosobo mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

Salah satunya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) TP PKK dengan Diskominfo serta DPMPTSP Kabupaten Wonosobo.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan dalam rangkaian Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Kabupaten Wonosobo, Selasa (7/4/2026), di Pendopo Selatan, sekaligus menjadi bagian dari pembinaan wilayah dan evaluasi 10 Program Pokok PKK.

Kerja sama ini mencakup dua fokus utama, yaitu penguatan literasi digital masyarakat serta pemanfaatan layanan telematika bersama Diskominfo, dan fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku UMKM melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bersama DPMPTSP.

Baca juga: Perajin Tahu-Tempe di Wonosobo Kelimpungan, Harga Bahan Baku Terus Merangkak Naik

• Pembangunan Sekolah Rakyat Wonosobo Terus Dikebut, Tahun Ini Target Terima 300 Siswa Baru

Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo, Dyah Afif Nurhidayat menegaskan bahwa PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dengan jaringan organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa.

“Sebagai gerakan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, PKK memiliki kekuatan pada jejaring hingga tingkat desa."

"Hal ini menjadi modal penting untuk menggerakkan program-program pembangunan agar benar-benar dirasakan oleh keluarga,” ujarnya.

Dia menambahkan, PKK tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai fasilitator, perencana, pengendali, sekaligus penggerak dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa upaya peningkatan literasi digital, perlindungan keluarga, serta penguatan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Wonosobo, Khristiana Dhewi menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam menjawab tantangan era digital.

“Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan produktif."

"Termasuk juga untuk mengoptimalkan penyebarluasan program prioritas Pemkab Wonosobo melalui platform digital dan jejaring TP PKK,” jelasnya.

Dia menambahkan, ruang lingkup kerja sama meliputi penguatan literasi digital masyarakat, pengembangan dan pengelolaan website PKK Kabupaten Wonosobo, serta penyebarluasan informasi program pemerintah secara lebih luas dan efektif.

Baca juga: Kelola 32 Sumber Mata Air, PDAM Wonosobo Ajak Warga Lihat Langsung Distribusi Air Bersih

• Beberapa Daerah di Jateng KLB Campak, Bagaimana Dengan Wonosobo? Dinkes Beri Penjelasan

Di sisi lain, Kepala DPMPTSP Kabupaten Wonosobo, Retno Eko Syafariati menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.

“Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong terciptanya layanan perizinan berusaha yang mudah dan terjangkau, khususnya melalui fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pelaku UMKM di wilayah binaan PKK,” ungkapnya.

Menurutnya, kepemilikan NIB menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses yang lebih luas, baik dalam hal pembinaan, pendanaan, maupun pengembangan usaha.

“Dengan adanya program ini, kami berharap pelaku UMKM semakin terdorong untuk naik kelas, memiliki legalitas yang jelas, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” tambah Retno.

Melalui sinergi ini, Pemkab Wonosobo bersama TP PKK berkomitmen menghadirkan program yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat, baik dalam peningkatan literasi digital maupun penguatan ekonomi keluarga.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat Wonosobo yang cerdas digital, mandiri secara ekonomi, serta berdaya saing di tengah perkembangan zaman. (*)