Belanja Pegawai Wonosobo Tembus 37 Persen, Bupati Afif Percepat Reformasi ASN

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Penguatan kualitas ASN menjadi perhatian utama Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, terutama dalam mendorong birokrasi yang profesional dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Bupati Afif, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang mampu bekerja secara profesional dan berintegritas.

Oleh karena itu, penguatan sistem merit dan pengembangan manajemen talenta menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi modern.

Baca juga: Pemkab Wonosobo Banjir Apresiasi, Kepala BKN: Semua Program Bagus

“Keberhasilan visi dan misi pembangunan Wonosobo sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan."

"Saat ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Saat ini, jumlah ASN di Kabupaten Wonosobo mencapai 9.219 orang.

Dia menegaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi wajah pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari.

Meski demikian, Pemkab Wonosobo masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dalam penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang masih dalam tahap penyesuaian.

“Ini menjadi bagian dari proses pembenahan yang terus kami lakukan agar ke depan sistem kepegawaian semakin ideal,” imbuhnya.

Dalam pengelolaan kepegawaian, Pemkab Wonosobo mencatat capaian positif, di antaranya implementasi sistem merit dengan nilai 289,5 kategori “baik”.

Sementara itu, penguatan manajemen talenta terus didorong dengan capaian skor sementara 56,25.

Sebagai upaya percepatan layanan, berbagai inovasi juga dikembangkan, seperti aplikasi Manajemen ASN Berintegritas Online Wonosobo (Masbrow) serta penerapan pola kerja adaptif, termasuk skema Work from Home (WFH) secara terukur.

Baca juga: 66 Kelompok Seni di Wonosobo Kantongi Legalitas, Pemkab Bidik Penguatan Ekonomi Kreatif

Namun, Bupati juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

Belanja pegawai saat ini mencapai 37 persen atau sekira Rp712,28 miliar, melampaui batas ideal sebesar 30 persen.

“Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi dilema kebijakan. Penyesuaian tidak bisa dilakukan dengan mengurangi pegawai.

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan arahan dari BKN agar langkah yang kami tempuh tetap berada pada koridor yang tepat,” tegasnya.

Selain itu, peran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Wonosobo terus diperkuat, tidak hanya sebagai wadah profesi, tetapi juga sebagai bagian dari jaring pengaman sosial.

Melalui Dana Kesetiakawanan (DKK) sejak 2011, lebih dari Rp3,03 miliar telah disalurkan kepada anggota purna tugas.

Berbagai program sosial juga terus dikembangkan, seperti Korpri Mengajar, stabilisasi harga pangan melalui penyerapan hasil panen petani, hingga kontribusi ASN dalam pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program ASN Peduli Stunting.

Inovasi lainnya diwujudkan melalui program Korpri Peduli Pendidikan berbasis ternak yang dilaksanakan di Desa Pagerejo dan Mergolangu.

Program ini menjadi pendekatan alternatif dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus membangun kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang masih 6,91 tahun.

Dalam program tersebut, bantuan ternak kambing juga disalurkan sebagai upaya mendorong aktivitas produktif anak-anak serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan gadget. (*)