24 KDKMP Wonosobo Selesai Dibangun, Bupati Afif Dorong Segera Operasional

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemkab Wonosobo terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa. 

Hingga pertengahan tahun ini, 24 KDKMP di Wonosobo disebut telah selesai 100 persen dan siap menuju tahap operasional.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat mengatakan, percepatan pembangunan KDKMP menjadi momentum penting setelah Presiden meresmikan operasional ribuan koperasi desa di Indonesia.

Baca juga: Panen Jagung di Wonosobo Capai 7,6 Ton, Bupati Afif Apresiasi Bulog Serap Hasil Petani

“Alhamdulillah di Indonesia sudah 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang operasional diresmikan langsung oleh Presiden,” kata Afif, Minggu (17/5/2026).

Dia menyebut, Wonosobo saat ini sudah menyelesaikan pembangunan 24 KDKMP, terdiri dari 23 desa dan 1 kelurahan. 

Sementara itu, sekira 160 titik lainnya masih dalam proses pembangunan dan administrasi.

Menurut Afif, sejumlah wilayah masih menghadapi kendala penyediaan lahan. Beberapa desa juga menggunakan lahan Perhutani sehingga masih harus melengkapi persyaratan administrasi.

“Ada kelurahan yang belum memiliki lahan. Ini sedang berproses. Juga ada 12 desa yang menggunakan lahan Perhutani,” katanya.

Afif menilai, keberadaan KDKMP tidak hanya menjadi bangunan fisik semata, tetapi juga diharapkan mampu membentuk ekosistem ekonomi baru di tingkat desa. 

Dia menekankan pentingnya sinergi antara koperasi, masyarakat, dan program pembangunan desa lainnya.

“Semua hasil pertanian masyarakat bisa dipasarkan di KDKMP ini,” ucap Afif.

Menurutnya, konsep pembangunan dari desa yang disampaikan Presiden perlu diwujudkan melalui jaringan ekonomi yang saling terhubung. 

Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menjual hasil pertanian ke luar daerah karena aktivitas ekonomi bisa berputar langsung di desa.

“Kalau semua desa ini sudah bisa kita rasakan perputarannya, maka otomatis nanti perekonomiannya akan tumbuh,” tuturnya.

Salah satu lokasi KDKMP yang telah selesai berada di wilayah Kuripan.

Afif menyebut, lokasi tersebut cukup strategis karena berada di tepi jalan utama sehingga dinilai potensial mendukung aktivitas distribusi dan perdagangan masyarakat.

Selain pembangunan gedung, pemerintah juga mulai menyiapkan sarana operasional penunjang.

Sejumlah kendaraan roda dua telah tersedia, sementara distribusi kendaraan lainnya masih dalam proses.

“Mudah-mudahan nanti bulan ini pula mobilnya sekiranya turun,” kata Afif.

Sementara itu, Dandim 0707/Wonosobo, Letkol Inf Yoyok Suyitno mengatakan, perlengkapan operasional KDKMP akan dikirim secara bertahap oleh vendor dan pihak terkait.

“Untuk perlengkapan ini tahap demi tahap akan dilengkapi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pengiriman kendaraan truk dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. 

Pemerintah dan pihak pendamping juga akan terus menyampaikan perkembangan kepada masyarakat melalui media.

• Pemkab Wonosobo Siapkan 85 Kambing dan 7 Sapi Kurban untuk Iduladha 2026

1 Gedung 3 Bulan

Menurut Letkol Inf Yoyok, seluruh sarana dan prasarana ditargetkan lengkap sebelum Agustus 2026 agar operasional KDKMP dapat berjalan sesuai jadwal pusat.

“Terkait dengan rak-rak, kemudian perlengkapan di dalamnya, semuanya sudah bisa terkumpul,” katanya.

Letkol Inf Yoyok menambahkan, pengisian perlengkapan di dalam gedung masih menyesuaikan arahan dari Agrinas selaku pihak penyedia fasilitas.

“Kami komunikasi bisa secepatnya diisi, sehingga sebelum Agustus diharapkan semuanya bisa lengkap,” ujarnya.

Dalam proses pembangunan, faktor cuaca menjadi tantangan utama di Wonosobo.

Yoyok menyebut, durasi pembangunan satu gedung KDKMP normalnya dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Namun kondisi hujan yang kerap terjadi membuat sebagian proyek membutuhkan waktu lebih panjang.

“Kalau normalnya tiga bulan,” kata Letkol Inf Yoyok.

Dia menjelaskan, beberapa proyek bahkan membutuhkan waktu hingga tiga setengah sampai empat bulan akibat intensitas hujan yang tinggi hampir setiap hari.

Meski begitu, pemerintah daerah bersama pihak pendamping terus mendorong percepatan agar target penyelesaian bisa tercapai sesuai rencana. (*)