Pemkot Upayakan Subsidi Railbus di APBD Perubahan 2013

TRIBUNJATENG.COM  - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan berupaya agar Railbus Batara Kresna yang saat ini mangkrak bisa beroperasi kembali. Karena itulah, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo berencana mengajukan dana subsidi untuk pengoperasian ketera berjenis Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) itu dalam APBD Perubahan 2013. "Subsidi dari APBD tahun ini belum bisa dilakukan. Namun di APBD Perubahan tengah diusulkan," katanya Selasa (12/03/2013).

Selain itu, pria yang akrab disapa Rudy itu juga akan menjalin komunikasi dengan dua kabupaten lain yang juga dilalui kereta tersebut yakni Sukoharjo dan Wonogiri. Dirinya berharap kedua kabupaten tersebut bisa ikut menyumbang dana untuk memberi subsidi pengoperasian kereta seharga Rp16,8 miliar itu. "Kita hidupkan lagi komunikasi Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten). Pasti ada solusi. Bagaimana beban Sukoharjo dan Wonogiri yang juga dilalui railbus?" katanya.

Anggaran subsidi pengoperasian Railbus sebenarnya sudah diusulkan Pemkot Solo ke Banggar DPRD saat penyusunan RAPBD 2013. Namun pengajuan tersebut dicoret Legislatif karena Pemkot dinilai tak menyertakan data penguat, yakni perhitungan dana subsidi yang terukur. Ini termasuk menentukan jumlah perjalanan railbus yang disesuaikan besaran subsidi tersebut.

Rencana pengajuan subsidi Railbus dalam APBD Perubahan 2013 tersebut dimentahkan Wakil Ketua DPRD Kota Solo Supriyanto yang menganggap operasional railbus Batara Kresna tak didasari kajian rasional. Menurut dia, salah kaprah jika pengoperasian kereta bantuan Kementerian Perhubungan itu disubsidi APBD. "Subsidi (APBD) untuk railbus bertentangan UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebab, APBD tidak diperbolehkan membiayai program pemerintah di struktur vertikal," jelasnya.

Terlebih, PT KAI selaku BUMN merupakan perusahaan yang berorientasi profit. Seharusnya, lanjut dia, subsidi pengoperasian railbus dianggarkan dari APBN. Politikus Partai Demokrat itu juga pesimistis Pemerintah Provinsi juga mau memberikan subsidi. "Kalau tetap ingin menjalankan railbus, tentu subsidi diambilkan dari APBN," katanya.

Padahal sebelumnya, Direktur PT KAI Ignatius Jonan dalam kunjungannya ke Solo menegaskan perusahaannya tidak akan mengoperasikan railbus sebelum ada subsidi dari pemerintah. Pengoperasian tanpa subsidi juga tidak mungkin dilakukan mengingat rendahnya load factor rata-rata rute Solo - Sukoharjo - Wonogiri. "Sebelum ada subsidi, maka (Raibus Batara Krensa) tidak akan jalan. Apabila tarifnya tinggi juga tidak akan laku. Okupansi railbus jalur Solo-Sukoharjo hanya 10 persen," jelasnya.

Besaran tarif ideal untuk mengoperasikan raibus yakni Rp 50 ribu per penumpang. Dengan asumsi loadfactor 100 persen, tarif tersebut hanya menutup biaya operasional Railbus, tanpa ada sisa keuntungan untuk PT KAI, alias impas. Padahal, dengan tarif Rp 50 ribu, PT KAI menilai harga tersebut terlalu mahal bagi masyarakat. Pemberian subsidi dinilai menjadi satu-satunya solusi untuk mengoperasikan kembali railbus. (ade)