TribunJateng/

Bantah Tak Siap Hadapi Praperadilan Setya Novanto, KPK Berdalih Penundaan Sidang Bagian Strategi

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meyakini, pihaknya akan menang dalam praperadilan melawan tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto.

Bantah Tak Siap Hadapi Praperadilan Setya Novanto, KPK Berdalih Penundaan Sidang Bagian Strategi
Kompas.com/Robertus Belarminus
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (kanan foto) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri foto) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meyakini, pihaknya akan menang dalam praperadilan melawan tersangka kasus korupsi e-KTP yang juga Ketua DPR, Setya Novanto.

Ia membantah penundaan sidang praperadilan disebabkan ketidaksiapan KPK. Ia mengatakan, penundaan sidang merupakan bagian dari strategi.

Saut juga mengatakan, semua berkas dan prosedur dalam proses penetapan tersangka Setya Novanto sudah lengkap. Ia menjamin tak ada aturan yang dilanggar, terlebih KPK tak memiliki kewenangan menghentikan kasus.

"Kan sudah sederhana. Malah, ini teralu lama sebenarnya. Ini strategi jaksa kami. Sama dengan kami jalan," ujar Saut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

(Baca: Hadapi Praperadilan Setya Novanto, KPK Yakin Menang, Ini Alasannya)

Dalam masa penundaan, Saut mengatakan, KPK akan menambah bukti penguat untuk menunjukkan keabsahan penetapan tersangka Setya Novanto. Ia juga menyatakan, KPK telah memprediksi argumentasi yang akan disampaikan pihak Setya Novanto dalam sidang praperadilan.

"Mereka juga punya strategi. Apa yang mau dia beratkan dan sampikan. Tapi, kami hanya memperkirakan kemungkinan apa yang dia akan sampai di praperadilan," lanjut Saut.

Setya Novanto sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK pada kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu.

(Baca: Ditetapkan Jadi Tersangka e-KTP, Setya Novanto Gugat KPK)

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus e-KTP.

Setya Novanto, sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR.

Selain itu, Setya Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. (Kompas.com)

Berita ini sudah tayang di Kompas.com, Selasa (12/9/2017), dengan judul: KPK Sebut Penundaan Praperadilan Setya Novanto Bagian dari Strategi

Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help