TribunJateng/

PBB Minta Korut Hentikan Hukuman Pada Anak karena Pandangan Politik Orang Tua

Sebuah komite PBB sudah meminta Korea Utara untuk berhenti menghukum anak-anak karena pandangan politik orang tua mereka.

PBB Minta Korut Hentikan Hukuman Pada Anak karena Pandangan Politik Orang Tua
REUTERS
Rekomendasi setebal 18 halaman juga mendesak agar Korea Utara melindungi anak-anak dari kekurangan gizi dan kerja paksa.". 

TRIBUNJATENG.COM - Sebuah komite PBB sudah meminta Korea Utara untuk berhenti menghukum anak-anak karena pandangan politik orang tua mereka.

Dalam kajian tentang pemerintah Pyongyang, Komite untuk Hak Anak itu secara khusus menyampaikan keprihatinan atas anak-anak yang ditempatkan di lembaga negara karena orang tuanya merupakan tahanan politik.

Rekomendasi setebal 18 halaman juga mendesak pihak berwenang Korea Utara melindungi anak-anak dari kekurangan gizi dan kerja paksa.".

"Kami memiliki laporan-laporan yang bisa dipercaya bahwa anak-anak pada tingkat tertentu disiksa atau menghadapi perlakuan keras oleh pihak berwenang dalam berbagai kondisi," jelas salah seorang anggota komite, Kirsten Sandberg, kepada para wartawan, Rabu (4/10/2017), di Jenewa, Swiss.

Pyongyang mengatakan sanksi ekonomi terbaru -yang dijatuhkan dunia internasional kaena rangkaian uji coba nuklirnya- merupakan ancaman terbesar bagi anak-anak.

Namun PBB menunjuk pada bukti-bukti kekurangan gizi selama bertahun-tahun dan penelitian yang memperlihatkan sepertiga anak-anak yang berusia di bawah lima tahun di Korea Utara menderita pertumbuhan yang kecil karena kekurangan pangan.

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa secara rata-rata pria Korea Utara memang lebih pendek dibandingkan pria Korea Selatan dan diperkirakan keterbatasan tinggi itu disebabakan oleh kekurangan pangan.

Ketegangan belakangan ini meningkat di kawasan Semenanjung Korea dan juga dunia akibat rangkaian uji coba nuklir Korea Utara, yang ditanggapi dengan keras oleh Amerika Serikat.

Bulan lalu Dewan Keamanan PBB secara bulat mendukung sanksi tambahan atas Korea Utara, antara lain larangan ekspor batubara, timbal, dan makanan laut negara itu.

Lewat kajiannya, komite yang terdiri dari 18 ahli independen mendesak agar Korea Utara memberikan kebebasan berekspresi kepada anak-anak, termasuk akses atas internet.

Dalam sebuah sesi PBB pada 21 September lalu, PBB juga bertanya kepada delegasi Korea Utara tentang yang disebut 'songbun' -yaitu sistem yang menyusun peringkat warga negara berdasarkan kesetiaan satu keluarga kepada penguasa- yang bisa mempengaruhi akses anak-anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Namun delegasi Pyongyang membalas dengan mengatakannya sebagai 'konsep imajiner' yang dibuat oleh kekuatan musuh. (BBC Indonesia)

Editor: sujarwo
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help