Enam Ribu Narapidana di Jawa Tengah Terancam Golput Pemilu 2019
Selain narapidana yang ditahan di luar negeri, dari sekitar 13 ribu narapidana di Jawa Tengah dimana 7 ribu di antaranya sudah rekam data e-KTP.
Penulis: budi susanto | Editor: deni setiawan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Budi Susanto
TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah mencatat ada 72 warga Indonesia menjadi tahanan di berbagai negara, baik Asia, Afrika, maupun Eropa.
Dan sekitar 100 warga negara asing (WNA) juga menjadi tahanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah.
Jika dikaitkan dengan pemilihan umum (pemilu), Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Heni Yuwono berjanji mengusahakan warga binaan asal Indonesia agar bisa menggunakan hak pilihnya, tidak golput.
Itu dikatakannya di sela waktu kunjungan ke Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan, Kamis (17/1/2019).
“Karena warga Indonesia yang ditahan di luar negeri belum melakukan perekaman e-KTP dan kewajiban pemerintah untuk melakukan perekaman guna memastikan hak warga negara bisa ikut dalam pemilu mendatang,” jelasnya, Kamis (17/1/2019).
Selain narapidana yang ditahan di luar negeri, Heni menambahkan, dari sekitar 13 ribu narapidana di Jawa Tengah dimana 7 ribu di antaranya sudah rekam data e-KTP.
“Dua permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi kami, dan diharapkan perekaman data kependudukan tersebut segera terselesaikan,” paparnya.
Pihaknya mencatat, jumlah narapidana terbanyak di Jawa Tengah yakni di Lapas Kedungpane Kota Semarang.
"Di lapas itu ada sekitar 1.600 narapidana. Yang sudah rekam data sekitar 700 orang. Kendala kami karena narapidana berasal dari berbagai daerah di Indonesia, jadi harus berkoordinasi bersama pemerintah daerah (pemda) asal mereka,” tambahnya. (*)
